Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi pada pasal selanjutnya ternyata para pihak masih dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini bertentangan dengan sifat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat. Tujuan penelitian ini adalah guna menjawab 2 (dua) pertanyaan mengenai Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pertama fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan kedua Kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi terkait dengan Perlindungan Konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPSK berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan secara mediasi, konsiliasi, dan arbritase dengan dibantu dengan anggota BPSK serta bentuk putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK bersifat final dan mengikat, dapat diajukan keberatan apabila menggunakan cara penyelesaian secara Arbritase.


Kata Kunci: Konsumen, Pelaku usaha, BPSK, Sengketa

The decision of the Consumer Dispute Settlement Board should be seen as a decision with permanent legal force. However, in the subsequent article, it turns out that the parties can still file an objection to the District Court. It is contrary to the nature of the decision of the Consumer Dispute Settlement Board, which is final and binding. This study aims to answer 2 (two) questions regarding Consumer Dispute Resolution by the Consumer Dispute Settlement Board. First, the function of the Consumer Dispute Settlement Board and second, the legal force of the decision of the Consumer Dispute Settlement Board. The study method used is the normative juridical research method. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The statutory approach (statute approach) and the conceptual approach are carried out by examining all laws and regulations and legal science doctrines related to the problems faced regarding Consumer Protection and the Consumer Dispute Settlement Board. The results of the study showed that BPSK functions to resolve consumer disputes out of court through mediation, conciliation, and arbitration with the assistance of members of BPSK, and the form of the decision of BPSK is final and binding, can be filed an objection if using the arbitration settlement method. Keywords: Consumers, Business Actors, BPSK, Disputes