Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan yaitu Problematika pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. Permasalahan tersebut diuraikan dalam dua rumusan masalah ; 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 Oleh Komisi Pemiliham Umum Kota Tarakan 2) Apa problematika pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tahun 2020 Oleh Komisi Pemiliham Umum Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, selanjutnya pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi wawancara dan dokumentasi dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini yaitu urgensi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan adalah Sebagian tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan di masing-masing divisi sudah ada yang berjalan. Mulai dari tahapan penerimaan hasil sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai pada produk hukum yang disiapkan untuk mengkawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kota Tarakan. Sehingga dengan berjalannya tahapan tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah menggunakan anggaran yang tidak sedikit, pelaksanaan Pilkada harus dilaksanakan agar anggaran pilkada tidak bertambah. Selain itu adanya problematika yang ditemukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan di setiap divisinya berbeda-beda. Hal yang paling ditemukan adalah kurangnya penyesuaian terhadap pelaksanaan pemilihan dalam keadaan Covid-19. Banyak hal yang dikurangi mulai dari waktu di setiap pelaksanaan sampai pada pengurangan masa pada setiap badan adhock dan relawan demokrasi yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Itu sendiri.

Kata Kunci : KPU, Problematika, Pilkada

This research is motivated by a problem, namely the challcngcs encountered in the 2020 simultaneous regional head elections at the office of the Gcncral Election Commission (KPU) of Tarakan City. Thcsc issues were articulated in two research questions: (l) What is the implementation proccss of thc simultaneous regional head elections of 2020 by the General Election Commission of Tarakan City?, (2) What are the challenges faced during the implementation of the regional head elections of 2020 by the General Election Commission of Tarakan City? This study employed an empirical research method, involving the collection of legal materials through interviews and documentation, utilizing both primary and secondary legal sources. The findings reveal the urgency of the simultaneous regional head elections of 2020 by the General Election Commission of Tarakan City. Some stages of the implementation conducted by the General Election Commission of Tarakan City in each division were already underway, ranging from the acceptance of synchronization results between the Population Administration Database (DP4) and the Permanent Voter List (DPT) to the legal products prepared to oversee the implementation of the Simultaneous Regional Head Elections of 2020 in Tarakan City. Consequently, with the progression of stages carried out by the General Election Commission ofTarakan City, considerable budgetary resources have been utilized, emphasizing the necessity for conducting the Regional Head Elections to avoid budget escalation. Furthermore, various challenges were identified by the General Election Commission of Tarakan City in each of its divisions. The most prevalent issue encountered is the inadequate adjustment to conducting elections amidst the Covid-19 pandemic. Many aspects have been compromised, from the timing ofeach stage to the reduction ofperiods for each ad hoc body and democracy volunteers formed by the General Election Commission of Tarakan City itself. Keywords: KPU, Challenges, Regional Head Elections