Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengawasan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum, dengan mengkaji bagaimana intensitas pelaksanaan pengawasan pada usaha pertambangan bahan galian golongan batuan, sehingga diharapkan dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data -data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa baik dari aspek perencanaan maupun koordinasi pelaksanaan pengawasan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga belum mendukung terwujudnya penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pembentukan sistem perizinan lingkungan yang terpadu khusus dalam pengelolaan usaha pertambangan.

This study is intended to explain the surveillance as an instrument of law enforcement, to examine how the intensity of supervision in mining mineral rock group, which is expected to support the establishment of law enforcement. This research method is normative research, ie research that is based on library research to obtain secondary data with the use of legal materials. Research results show that both of the aspects of planning and coordinating the implementation of optimal control has not been implemented, so it does not yet support legal enforcement. Based on this, it would require the establishment of an integrated environmental permit system specialized in the management of mining enterprises.