Penelitian ini menjelaskan bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-undang yang berlaku sebagai salah satu instrumen penegakan hukum, dengan mengkaji bagaimana intensitas pelaksanaan pengawasan pada usaha pertambangan bahan galian golongan batuan, sehingga diharapkan dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa baik dari aspek perencanaan maupun koordinasi pelaksanaan pengawasan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga belum mendukung terwujudnya penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pembentukan sistem perizinan lingkungan yang terpadu khusus dalam pengelolaan usaha pertambangan.

Tidak Tersedia Deskripsi