Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, maka sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Namun perdebatan muncul ketika banyak orang yang mulai menanyakan apakah pidana mati masih relevan atau layak diterapkan sebagai suatu hukuman di Indonesia. Pertanyaan tersebut dilontarkan bukan tanpa alasan, namun kebanyakan dari mereka menganggap pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup. Hak itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 28A yang mengatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sehingga mereka menganggap bahwa hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba menganalisa dua permasalahan yaitu tentang bagaimanakah jenis kejahatan yang diancam pidana mati di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah peneltian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan cara penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Tidak Tersedia Deskripsi