Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait hak imunitas anggota legislatif dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Pertama penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik anggota legislatif dan ratio recidendi pada putusan nomor: 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw hak imunitas anggota legislatif dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Pada penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terhadap kaidah- kaidah hukum, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual approach), dan studi kasus (Case approach), sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu meliputi perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hak imunitas anggota legislatif dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Bahan hukum sekunder yaitu, literatur, jurnal, serta bahan non hukum yang berhubungan dengan hak imunitas anggota legislatif dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan harus menjamin kepentingan untuk keadilan bagi semua warga negara.

Kata Kunci: Hak Imunitas, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik.

Abstract The research aims to address two questions regarding the immunity rights of legislative members in cases of hate speech criminal offenses. First, the treatment of the criminal offense of hate speech by members of the legislature and the ratio receded in decision number: 129/Pid.sus/2021/PN.Sbw immunity rights of members of the legislature in the criminal offense of hate speech. This research employs normative legal research to examine legal principles, using a statutory, conceptual, and case approach. The sources and legal materials used in this thesis include primary and secondary legal materials. Primary legal materials comprise legislation concerning the immunity rights of legislative members in cases of criminal offenses related to hate speech. Secondary legal materials, namely, literature, journals, and non-legal materials related to the immunity rights of legislative members in the cases of hate speech crimes. The law should serve the interests of justice for all citizens, not just the powerfull few. Keywords: Immunity Rights, Criminal Offences, Hate Speech.