Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran electronic traffic law enforcement (ETLE) di kepolisian resor kota Tarakan. Pertama, bagaimana kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mendapatkan ETLE di Polres Kota Tarakan. Kedua, bagaimana perbandingan kepastian hukum antara ETLE dan tilang manual di kota Polres Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di Kepolisian Resor Kota Tarakan serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hukum yang diperoleh dari sumber pertama dengan melakukan wawancara di Polres Tarakan agar memperoleh hasil yang berkompeten. Adapun data sekunder adalah Undang-Undang, Dokumen Resmi, Buku-Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan yang pertama Beberapa pelanggar masih belum mendapatkan kepastian hukum dan melaksanakan hukumannya yang berupa denda. Ini menunjukan bahwa aparat penegak hukum tidak sepenuhnya mengimplementasikan peraturan yang ada. Perbandingan kepastian hukum antara ETLE dan tilang manual yang dilakukan Polres Tarakan menunjukkan bahwa keduanya memiliki kepastian hukum yang sama, namun memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari ETLE yaitu penegakan hukum yang transparan dan penindakan hukum yang tidak diskriminatif. Artinya, siapa saja bisa dikenakan ETLE. Namun karena bergantung dengan teknologi apabila terjadi kesalahan teknis pada alat ETLE, maka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tidak optimal. Sementara itu kelebihan dari tilang manual yaitu adanya kehadiran polisi lalu lintas secara langsung menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dan kekurangan dari tilang manual yaitu pertama manipulasi data pengadaan material, pendistibusian, penggunaanya, insentif tilang yang menjadi hak petugas penindak, maupun petugas administrasi tilang. Kedua, sistem sering dimanfaatkan petugas penilang untuk menakuti pelanggar memunculkan adanya suap.

Kata kunci : Kepastian Hukum, Electronic Traffic Law (ETLE), Tindak Pidana, Polisi Lalu Lintas

This research aimed to address the questions regarding legal certainty against perpetrators of electronic traffic law enforcement (ETLE) violations in the Tarakan city police resort. The first question was how the legal certainty of offenders who get ETLE at Tarakan Resort Police was. The second question was how the comparison of legal certainty between ETLE and manual tickets was at the Tarakan Resort Police. This thesis was an empirical research conducted directly at the Tarakan Resort Police and the data used were primary and secondary data. Primary data was legal data obtained from the first source by conducting interviews at Tarakan Police Station in order to obtain competent results. The secondary data were laws, official documents, books, journals, articles, and other supporting data. The results of this study conclude that some violators still do not get legal certainty and carry out their punishment in the form of fines. This shows that law enforcement officials do not fully implement existing regulations. The comparison of legal certainty between ETLE and manual ticketing by Tarakan Resort Police indicates that both have the same legal certainty, but have their respective advantages and disadvantages. The advantages of ETLE are transparent law enforcement and non-discriminatory law enforcement. It means that anyone can be charged with ETLE. However, as it relies on technology, if there is a technical error in the ETLE tool, the law enforcement against the offender is not optimal. Meanwhile, the advantage of manual ticketing is the presence of traffic police directly taking action anginst traffic violators and the disadvantages of manual ticketing, namely the manipulation of data on material procurement, distribution, use, ticket incentives that are the right of law enforcement officers, as well as ticket administration officers. Furthermore, the system is often utilized by ticketing officers to intimidate offenders into paying bribes. Keywords : legal certainty, electronic traffic law (ETLE), Crime, Traffic Police