
Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Kios Pasar Antara Pedagang Dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malinau
Pengarang : Christine Enorly Northon - Personal Name;
Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan., 2023XML Detail Export Citation
Abstract
Di Kabupaten Malinau terdapat aset daerah yang dipergunakan untuk kios pasar yang disewakan kepada masyarakat yang ingin berdagang. Kedua pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa kios antara masyarakat dengan pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa dan apa bentuk tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum objek penelitian. Metode penelitian menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dan untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam proses pelaksanaan perjanjian. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa, pertama, hak utama dari pihak pertama sebagai pengelola pasar adalah menerima biaya bulanan sesuai dengan waktu yang disepakati yang merupakan kewajiban bagi penyewa dan kewajiban dari pihak pertama adalah menyediakan kios untuk berjualan yang merupakan hak dari penyewa untuk menggunakan kios tersebut. Kedua, wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran retribusi dan jual beli hak kepemilikan kios antar pedagang tanpa sepengetahuan dinas terkait, kepada para penyewa yang terlambat membayar retribusi akan diberikan teguran terlebih dahulu hingga waktu yang ditentukan penyewa tidak juga melakukan pembayaran maka akan diberikan sanksi tertulis atau teguran serta pemutusan perjanjian sewa menyewa kios.
Kata Kunci : Perjanjian, Sewa menyewa, Hak, dan Kewajiban, Wanprestasi, Tanggung Jawab.
In Malinau Regency, there are regional assets used for market stalls that are leased to the merchant community. Both parties agree to enter into a lease agreement between the community and the government. There were two study questions, namely, what are the rights and obligations of the parties in the lease agreement, and what form of legal responsibility if one of the parties defaults? This study was a normative study on the legal rules of the object of study. The method explains the implementation of the lease agreement and finds out what obstacles were encountered in the process of implementing the agreement. The results of the study concluded that, first, the main right of the first party as the market manager is to receive a monthly fee in accordance with the agreed time, which is an obligation for the tenant. The first party must provide a kiosk for selling, which is the right of the tenant to use the kiosk. Second, defaults that most often occur are late payment of retribution and the sale and purchase of kiosk ownership rights between traders without the knowledge of the relevant agencies. Tenants who were late in paying retribution were given a warning first until the due time, then a written sanction was given and termination of the stall lease agreement. Keywords: Agreement, Lease, Rights and Obligations, Default, Responsibility.