
Teknik Undercover Buy Dan Control Delivery Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tarakan
Pengarang : Tumpal Andani Aritonang - Personal Name;
Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan., 2019XML Detail Export Citation
Abstract
Narkotika merupakan sebuah permasalahan yang sangat rumit dan tidak mudah untuk menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan mampu mempengaruhi perubahan dari berbagai aspek kehidupan, dimulai dari Pendidikan, Politik, Hukum, Ekonomi, Kesehatan, Budaya, Sosial dan lain sebagainya. Pada dasarnya Narkotika memang memiliki dampak positif yang baik jika dipergunakan menurut aturan Undang-Undang didalam dunia kesehatan atau pengobatan sebagaimana yang telah diatur didalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan melalui tahapan wawancara (interview). Dalam penulisan skripsi ini penelitian bukanlah lebih mengarah kepada pembahasan persoalan tindak pidana narkotika atau dampak dari penggunaan narkotika secara umum, melainkan dititik beratkan dari aspek Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Narkotika melalui penggunaan teknik khusus pengungkapan tindak pidana narkotika yaitu Teknik Undercover Buy dan Teknik Control Delivery. Dalam pelaksanaannya teknik khusus tersebut tidak dijabarkan secara jelas terkait batasan penggunaannya sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Standar Operasional Prosedur Satuan Reserse Narkoba Polres Tarakan, dan persoalan-persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan teknik khusus tersebut. Sehingga muncul polemik aturan hukum yang sangat menarik untuk diteliti dalam penulisan ini terkait keleluasaan Penyidik tindak pidana narkotika dan persoalan-persoalan pelaksanaannya yang muncul.
Narcotics is a very complicated problem and it is not easy to solve the problems caused. The impact caused can affect changes in various aspects of life, starting from Education, Politics, Law, Economics, Health, Culture, Social and so forth. Basically Narcotics does have a good positive impact if it is used according to the provisions of the Act in the world of health or medicine as regulated in Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, Law Number 5 Year 1997 concerning Psychotropic and Law Number 36 Year 2009 about health. This research is an empirical juridical research, carried out through a statutory approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach), case approach (case approach), and through the interview stage (interview). In writing this thesis the research is not more directed at discussing the issue of narcotics crime or the impact of narcotics use in general, but emphasizes aspects of the Investigation and Investigation of Narcotics crime through the use of special techniques for disclosing narcotic criminal acts, namely Undercover Buy Technique and Control Delivery Technique. The implementation of this special technique is not clearly explained in terms of its usage restrictions as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Operational Standards for the Tarakan Police Narcotics Investigation Unit Procedures, and issues issues that can hinder the implementation of these special techniques. So as to emerge a polemic of the rule of law which is very interesting to be investigated in this paper related to the freedom of the Investigator of narcotics crime and the problems of its implementation that arise.