Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait akibat hukum penyelesesian perkara pidana umum dengan metode restorative justice di polres Tarakan. Pertama, Bagaimana penyelesaian perkara pidana umum dengan metode restorative justice di POLRES Tarakan ?. Kedua, Kekuatan Hukum/Eksistensi dari restorative justice dalam penyelesain perkara pidana umum?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung dilapangan, serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Data primer yaitu data yang didapatkan dalam sumber-sumber hukum. Data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Tahapan dalam proses penyelesaian melalui restorative justice yaitu Identifikasi dan melibatkan pihak terkait, Pembentukan kelompok restorative justice, Dialog dan pertemuan, Penentuan kesepakatan restorative, Pemantauan dan tindak lanjut. Kedua, Eksistensi restorative justice di Indonesia kurun waktu berkembang dengan baik, hal ini merupakan bentuk implementasi dari restorative justice dengan terbitnya PERPOL Nomor 8 tahun 2021 tentang restorative jutice. namun disisi hukum restorative justice belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan melalui restorative justice mengulangi perbuatan tindak pidana lagi.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana, Kekuatan hukum, Polres Tarakan

This research aims to answer two questions about the legal consequences of settling general criminal cases with restorative justice methods in the Tarakan police station. First, how to settle general criminal cases with the restorative justice method in the Tarakan police station. Second is the legal force/existence of restorative justice in settling general criminal cases. This research used empirical legal research conducted directly in the field, and the data used are primary and secondary data, primary data is data obtained from legal sources and secondary data is obtained from books and journals. The results concluded that first, the stages in the settlement process through restorative justice were identification and involvement of related parties, Formation of restorative justice groups, dialogue and meetings, determination of restorative agreements, monitoring and follow-up. Second, restorative justice in Indonesia has developed well over time. It is a form of implementation of restorative justice with the issuance of PERPOL Number 8 of 2021 concerning restorative justice. However, on the legal side, restorative justice does not yet have binding legal force because the perpetrators of criminal offences whose cases were resolved through restorative justice repeat criminal acts. Keywords: Restorative Justice, Criminal Offences, Legal Force, Tarakan Police.