Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, tugas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk memberikan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, hambatan yang dihadapi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap data sekunder dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh hasil observasi dan wawancara terhadap responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi berupa dokumen pribadi, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 pasal 21 bahwa Tata Kerja DP3AP2KB memiliki tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak serta pemberdayaan keluarga. Hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk ialah tugas pokok yang belum terpenuhi oleh DP2AP3KB yaitu Bidang Layanan Bantuan Hukum mempunyai tugas mendampingi, membela setiap proses penanganan hukum..

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan dalam Rumah Tangga

This research aimed to answer two questions related to legal protection for children as victims of family violence. First, the task of the women's empowerment and child protection service and population control is to provide. services to children who are victims of violence in the family. Second, the obstacles faced by women's empowerment and child protection and population control services in providing legal protection to children who are victims of family violence. This thesis was empirical research on secondary data linked to applicable legal provisions. This research used primary and secondary data. Primary data was obtained from observations and interviews with respondents. Secondary data was obtained from the results of data collection in the form of documentation studies, personal documents, research results, and statutory regulations. The results of this research can conclude that the implementation of legal protection for children as victims of family violence is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Article 76C Based on Tarakan Mayor Regulation Number 56 of 2021 article 21, the DP3AP2KB Work Procedure has the task of helping the Mayor carry out government affairs in the areas of women's empowerment and increasing child protection and family empowerment. The obstacles faced by the Women's Empowerment and Child Protection and Population Control Services are the main tasks that have not been fulfilled by DP2AP3KB, namely the Law Services Sector which has the task of accompanying and defending every legal handling process. Keywords: Legal Protection, Children, Family Violence