Permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia seperti penumpukan perkara dan kelebihan tahanan dapat diatasi dengan Restorative Justice. Restorative Justice bertujuan untuk mengalihkan proses peradilan pidana dari pola menghukum secara pidana ke pola pemulihan. Apabila diterapkan maka secara berangsur-angsur penumpukan perkara dan kelebihan tahanan akan berkurang karena terlebih dahulu diselesaikan dengan Restorative Justice. Permasalahan kemudian muncul yaitu tidak adanya hukum yang mengatur tentang penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana, padahal apabila dilihat Restorative Justice dapat menjadi obat atas berbagai permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, maka kepolisian terdorong menggunakan kewenangan yang diberikan oleh negara yaitu diskresi untuk memperbolehkan penyelesaian perkara pidana dengan Restorative Justice, sehingga atas dasar diskresi ini, perkara pidana dapat diselesaikan dengan Restorative Justice. Dalam penerapan Restorative Justice kepolisian memberikan batasan dalam bentuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terkait, sehingga dengan adanya persyaratan ini membuat tidak semua bentuk tindak pidana dapat diselesaikan dengan Restorative Justice karena terdapat pembatasan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan diatas adalah yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa tentang penerapan Restorative Justice melalui sumber perundangundangan, buku, internet, jurnal, surat kabar dan literasi-literasi lainnya, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa perkara pidana di kepolisian dapat diselesaikan dengan Restorative Justice dan tidak semua bentuk tindak pidana dapat diselesaikan dengan Restorative Justice karena dalam penerapannya kepolisian membuat persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi.

Problems in law enforcement in Indonesia such as the accumulation of cases and excess prisoners can be overcome with Restorative Justice. Restorative Justice aims to divert the criminal justice process from a pattern of criminal punishment to a pattern of recovery. If implemented, gradually the accumulation of cases and excess prisoners will be reduced because it was first settled by Restorative Justice. The problem then arises namely the absence of a law governing the implementation of Restorative Justice in the resolution of criminal cases, whereas when viewed Restorative Justice can be a remedy for various law enforcement problems in Indonesia. Based on these considerations, the police are encouraged to use the authority granted by the state, namely discretion to allow the resolution of criminal cases with Restorative Justice, so that on the basis of this discretion, criminal cases can be resolved with Restorative Justice. In the application of Restorative Justice, the police provide restrictions in the form of requirements that must be met by all parties concerned, so that with this requirement, not all forms of crime can be resolved with Restorative Justice due to restrictions. The research method used by the author to answer the above problems is a normative juridical study and analysis of the application of Restorative Justice through sources of legislation, books, internet, journals, newspapers and other literacies, while the approach used is the statutory approach invitation and conceptual approach. The results of the author's research indicate that criminal cases in the police can be resolved with the Restorative Justice and not all forms of criminal acts can be resolved with the Restorative Justice because in its application the police make the requirements that must be met.