Secara kasat mata banyak sekali pemanfaatan ruang di wilayah dan pantai sehingga muncul pertanyaan bagaimana cara mendapatkan alas hak tersebut, apakah tanah di wilayah pesisir dapat disertipikati hak atas tanah dan apakah hak atas tanah tersebut cukup menjadi perlindungan hukum bagi pemegang hak tersebut. Permasalahan yang tengah diteliti menimbulkan isu hukum yaitu bagaimana pengaturan Hukum mengenai penguasaan tanah di Wilayah Pesisir Kota Tarakan, dan apa alasan hukum dalam pemberian hak atas tanah di Wilayah Pesisir Kota Tarakan. Isu hukum ini diteliti menggunakan metode dengan tipe penelitian Normatif dan menggunakan pendekatan Statue opproach serta Conseptul Approach. Pada akhir penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum mengenai penguasaan tanah di wilayah pesisir Kota Tarakan di atur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik itu subyek hak, jenis hak, jangka waktu, hingga hapusnya hak atas tanah tersebut dan juga disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan, dan dari pengaturan hukum tersebut juga muncul alasan-alasan hukum dalam pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir Kota Tarakan.

In plain view a lot of use of space in the area and the beach so that the question arises how to obtain the basis for these rights, whether land in coastal areas can be certified by land rights and whether the land rights are sufficient legal protection for holders of these rights. The problem being investigated raises legal issues such as how the legal arrangements regarding land tenure in the Coastal Region of Tarakan City, and what are the legal reasons for granting land rights in the Coastal Region of Tarakan City. This legal issue is examined using the method with the type of Normative research and uses the Statue Opproach approach and the Conseptul Approach. At the end of this study, the author draws the conclusion that the legal arrangements regarding land tenure in the coastal area of Tarakan City are regulated based on prevailing laws and regulations, whether the subject is rights, type of rights, period of time, until the abolition of the land rights and also adjusted to the Land Use Plan. Tarakan City Regional Space, and from the legal arrangements also emerged legal reasons in granting land rights in the coastal areas of Tarakan City.