Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Penelitian ini berfokus mencari dan menjawab dua pertanyaan terkait dengan peran lembaga adat (tidung) dalam pencegahan politik uang pada pemilihan umum. Pertama, bagaimana peran dari lembaga adat (tidung) dalam pencegahan politik uang pada saat pemilihan umum? Kedua, kendala dari lembaga adat (tidung) dalam pencegahan politik uang pada saat pemilihan umum? Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap norma-norma hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan serta putusan dari pengadilan khususnya terkait dengan politik uang pada pemilihan umum. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh dengan mengambil data dengan langsung pada pihak yang terkait dengan kasus tersebut melalui metode wawancara terhadap pihak lembaga adat (tidung). Data sekunder ialah data yang diperolah dari buku, jurnal, artikel, data-data internet dan kamus. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, peran dari lembaga adat (tidung) hanya sebatas membantu memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi dan juga diskusi bersama dengan warga masyarakat selama satu bulan sebelum dilakukannya deklarasi, diadakannya sosialisasi dan diskusi ini yaitu dengan memberikan skill dan pengetahuan lebih kepada masyarakatnya dibanding dengan masyarakat desa lainnya untuk lebih berani menolak politik uang. di samping berani dalam menolak uang Lembaga Adat (Tidung) juga berharap mereka juga berani dalam melaporkan apabila telah ditemukan dengan adanya dugaan dari praktik politik uang. Kedua, Kendala lembaga adat (tidung) sangat kurangnya laporan dari masyarakat dan kurangnya bukti sehingga caleg ini memiliki peluang dan kebebasan dalam melakukan suatu praktik politik uang sehingga tidak ada diskualifikasi maupun pembatalan calon.


Kata kunci: Lembaga adat (tidung), politik uang, pemilihan umum.

Money politics is a form of giving or promising to bribe someone so that the person does not exercise his right to vote or he exercises his right in a certain way during a general election. This research focuses on investigating two questions related to the role of traditional institutions (tidung) in preventing money politics in general elections. First, what is the role of traditional institutions (tidung) in preventing money politics during general elections? Second, the constraints of traditional institutions (tidung) in preventing money politics during general elections? This thesis empirically studies legal norms related to laws, regulations, and court decisions, especially money politics in general elections. The data used in this thesis consists of primary data and secondary data. Primary data is obtained by collecting data directly from parties related to the case through interviews with traditional institutions (tidung). Secondary data is processed from books, journals, articles, internet, and dictionaries. The results of this study discovered First, the role of traditional institutions (tidung) is only limited to help provide an understanding of money politics through community socialization and also discussions with community members for one month before the declaration by providing more skills and knowledge for the community to be more courageous in rejecting money politics. Besides, they must be brave in refusing money from the Customary Institution (Tidung) and have the courage to report when allegations of money politics have been found. Second, the constraints on traditional institutions (tidung) need more reports from the public and a lack ofevidence, and these candidates have the opportunity and freedom to practice money politics so that there is no revocation or cancellation of candidates. Keywords: Customary institutions (tidung), money politics, general elections.