Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Keadilan terhadap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Pertama, ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua, akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dalam perspektif keadilan bagi partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Dalam penelitan ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual approach), dan studi kasus (Case approach). Hasil penelitian menunjukkan Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 membagi kualifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 menjadi dua yaitu : Pertama, politik yang hanya diverifikasi secara administrasi. Kedua, partai politik yang dilakukan verifikasi secara administrasi dan faktual. Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sama sekali tidak memenuhi aspek keadilan, sebab adanya pemberlakuan yang diterapkan bagi partai politik parlemen maupun partai politik non-parlemen dalam hal verifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa MK menempatkan sesuatu tidak proporsional dan diskriminasi terhadap calon peserta pemilu dan di sisi lain memberikan privilege bagi calon peserta pemilu lainnya. Ketidakadilan tersebut tercermin dalam putusan yang pada pokoknya partai politik parlemen tidak perlu diverifikasi secara faktual untuk pemilu berikutnya. Hal tersebut dinilai diskriminatif serta adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik parlemen dan partai politik non-parlemen sebagai calon peserta pemilu tahun 2024.

Kata kunci : Keadilan, Partai Politik, Pemilu, Putusan.

This research answered two questions about justice for political parties participating the 2024 general election (Study of the Constitutional Court Decision Number 55/PUJ-XVIII/2020 conceming the Review of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections). First, the ratio decidendi of the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVIII/2020 regarding the review of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Second, the legal consequences of the Constitutional Court decision Number 55/PUU-XVIII/2020 in the perspective of justice for political parties participating in the 2024 general election. In this research, the type of research used was normative legal research, with the statutory regulations approach, conceptual approach, and case studies. The results of the research showed that Decision Number 55/PUU-XVIII/2020 divides the qualifications of political parties as candidates for the 2024 election into two, namely: First, politics which isonly verified administratively. Second, political parties are verified administratively and factually. The Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVIII/2020 does not fulfil the aspect of justice at all because there is enforcement applied to parliamentary and non-parliamentary political parties interms of verification. This showed that the Constitutional Court places something disproportionate and discriminates against candidates participating in the election On the other hand, it provided privileges for other candidates participating in the election. This in justice is reflected in the decision that the parliamentary political parties do not need to be factually verified for the next election. This is considered discriminatory, and there is different treatment of parliamentary and non-parliamentary political parties as candidates for the 2024 election. Keywords: Justice, Political Parties, Elections, Decisions.