Penelitian dalam skripsi ini bermaksud menjawab dua pertanyaan mengenai Analisis Yuridis Terhadap Syarat Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan dan Permasalahan Hukum terhadap Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan. Metode penelitian pada skripsi menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian dengan berdasarkan tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum dan analisis bahan hukum. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini, yang pertama adalah dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan Kejaksaan yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Muda Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 kemudian menjadi sebuah pertimbangan dan beberapa batasan-batasan yang dapat diperhatikan sebagai sebuah syarat dalam pelaksanaan restorative justice pada pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil dalam proses penanganan oleh Kejaksaan. Kemudian yang kedua, permasalahan hukum dalam penerapan konsep restorative justice terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan memiliki hambatan hukum, dimana penegak hukum khususnya Kejaksaan dalam menerapkan konsep tersebut adalah ketiadaan aturan atau dasar didalam KUHP, KUHAP, maupun undang-undang yang mendasarinya. Ini kemudian menjadi sebuah terobosan baru dalam sistem peradilan di Indonesia supaya dapat menciptakan aturan terkait sebagai bentuk tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang maksimal.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan

The research in this thesis intended to answer two questions regarding Juridicial Analysis of the Implementation of Restorative Justice in Corruption Crimes at the Prosecutor’s Office and Legal Issues regarding the Implementation of Restorative Justice at the Prosecutor’s Office. The research method for the thesis used normative research methods, namely research based on the research types, research approaches, legal materials, and analysis of legal materials. The approach applied was a statutory and conceptual approach. The first result of this study was a circular issued by the Attorney General’s Office, namely the Junior Attorney General Circular Number: B765/F/Fd.1/04/2018 then becomes a consideration and some limitations that can be considered as a requirement in the implementation of restorative justice to criminal crime actors with a less state loss in the handling process by the Attorney General’s Office. Then secondly, legal obstacles, where law enforcers, especially the Prosecutors’s Office apply this concept, the absence of rules or fundamnet in the Criminal Code (KUHP), Criminal Procedure Code (KUHAP), or the laws that underline them. This concept then becomes a breakthrough in the justice system in Indonesia in order to it can create relevant regulations as a form of maximum corruption eradication action. Keywords: Restorative Justice, Corruption, Attorney