Kepolisian dalam menajalankan kewenangan dan tugasnya di atur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah diskresi aparat Kepolisian ternyata boleh melakukan proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Mediasi Penal dengan penerapan Keadilan Restoratif tenyata tidak sesuai dengan aturan yang ada pada pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif, kemudian untuk mengetahui konsekuensi hukum dari penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan di kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan kewenangan aparat kepolisian dalam menjalankan diskresi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui jalur Keadilan Restoratif. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa : (1) Dasar pertimbangan kepolisian adalah yang pertama dengan adanya regulasi dari Surat Edaran Kapolri No: 8 VII / 2018 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesian No.8 tahun 2021, yang kedua pelaku dan korban sepakat untuk berdamai dengan syarat yang telah disepakati oleh pelaku dan korban,serta keluarga pelaku dan korban. Penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan di kepolisian kurang tepat apabila diselesaikan dengan sistem pendekatan keadilan restoratif, karena tidak sesuai dengan KUHP dan KUHAP. (2) Konsekuensi hukum dari penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan Keadilan restoratif adalah apabila setiap persoalan hukum pidana diselesaiakan dengan keadilan restoratif maka fungsi dari pada penegakan hukum dibidang ini kurang memberi manfaat dan tidak berjalannya penegakan hukum dimana sanksi-sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukan menjadi hilang dengan diselesaikannya kasus tersebut dengan keadilan restoratif.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Kepolisian, Penganiayaan.

The performance of the police's authority and duties is regulated by Law No. 2 of 2002. According to the regulations in Article 351 of the Criminal Code on Persecution, the Indonesian National Police, one of which is a discretionary Police Apparatus, can in actuality conduct criminal persecution settlement through Penal Mediation with the application of Restorative Justice. The purpose of this research was to find out the basic considerations of the police in solving persecution crimes with a restorative justice approach, then to find out the legal consequences of the application of restorative justice to the settlement of persecution crimes in the police. The method used in this research was Normative Juridical, which examines the laws and regulations on the authority of police officers in exercising discretion in solving persecution crimes through the Restorative Justice pathway. Based on the results of this research : (1) The basis of the consideration of the police was the first with the regulation of Indonesian National Police Decree No. 8 VII/2018 and the Indonesian National Police Regulation No.8/2021, the two perpetrators and victims agreed to make peace with the terms agreed upon by the perpetrators and victims, as well as the families of the perpetrators and victims. The termination of the investigation of maltreatment by the police was not appropriate if it was resolved using a restorative justice approach, because it is not in accordance with the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. (2) The possible legal consequences of resolving the crime of maltreatment with restorative justice are that if every criminal law issue is resolved with restorative justice, the purpose of law enforcement in this field is less beneficial, and law enforcement is not running where the sanctions that should be given to the perpetrator for the criminal act committed are lost by resolving the case with restorative justice. Keywords: Restorative Justice, Police, Persecution.