Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD di pemerintah Kota Tarakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pertama, bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD di pemerintah Kota Tarakan?. Kedua apakah faktor-faktor yang menghambat pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD di pemerintah Kota Tarakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung dilapangan, serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dari beberapa narasumber, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan. Kemudian untuk data sekundernya berupa Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Perlunya pengawasan yang maksimal dari DPRD terhadap penggunaan APBD di pemerintah daerah Kota Tarakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, ada beberapa bentuk pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD di pemerintah Kota Tarakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya: membentuk alat kelengkapan dewan, melaksanakan rapat paripurna, melakukan reses, melakukan rapat dengar pendapat, melakukan kunjungan lapangan, dan melakukan pemeriksaan terhadap LPJ dari pemerintah daerah. Kedua, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD di pemerintah Kota Tarakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya: kurangnya keahlian dan pemahaman, tingkat pendidikan anggota DPRD yang rendah, benturan dengan jadwal dan agenda kerja lain, sistem partai terpusat, dan tidak adanya regulasi mengenai alur pengawasan APBD yang jelas.

Kata kunci : Pengawasan, DPRD, APBD, Pemerintahan Yang Baik

This study intended to answer two questions related to Regional People's Representative Council(DPRD) supervision on the use of APBD in Tarakan City Government in realizing good governance. The first is how to implement DPRD supervision on the use of APBD in Tarakan City Government in realizing good governance. Then the second is what factors that hinder DPRD supervision on the use of APBD in Tarakan City Government in realizing good governance. This research an empirical law research conducted directly in the field, and the data used primary and secondary data. Primary data was data obtained directly from interviews from several speakers, namely Tarakan City Regional People's Representative Council. Then for the secondary data were in the form of laws, legal regulations, books, journals, articles, and other supporting data. It needs the maximum supervision from DPRD on the use of the regional budget in Tarakan City government in realizing good governance. The result of this study, the author concludes that: first, there are several forms of DPRD supervision on the use of APBD in Tarakan City government in realizing good governance, including: forming board equipment, conducting plenary meetings, recesses, hearings, field visits, and inspections on LPJ from legal government. Second, there are several obstacles in the implementation of DPRD supervision on the use of regional budget in Tarakan City government in realizing good governance, including: lack of expertise and uderstanding, law education level of DPRD members, clashes with other work schedules and agendas, a centralized party system, and the absence of regulations regarding the clear flow of APBD supervision. Keyworsd: Supervision, DPRD, APBD, Good Government.