Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Tarakan. Pertama, bagaimana tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Tarakan dalam proses pengaduan terhadap laki-laki sebagai suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan yang kedua bagaimanakah perlindungan hukum oleh Polres Kota Tarakan terhadap laki-laki sebagai suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi ini merupakan penelitian secara empiris yang dilakukan secara langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tarakan dan Polres Tarakan, serta data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dari beberapa narasumber yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluatga Berencana, Staff Analisis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Staff Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tarakan. Adapun data sekunder berupa Undang-Undang, Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suami dianggap tidak lazim karena perempuan lebih sering menjadi korban dibandingkan suami namun hal tersebut sangat mungkin untuk terjadi. Kedua, dalam kasus istri yang melakukan tindak pidana terhadap suami akibat kekerasan yang selama ini dialami olehnya maka dengan adanya dasar hukum dapat melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Laki-Laki, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

This research to address two questions related to the legal protection against male victims of domestic violence acts in Tarakan City. First, what the duties, functions, authorities, and responsibilities of the Department of Women’s Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning of Tarakan City are in the complaint process against husbands who are being the victims of domestic violence. This thesis was an empirical research conducted at the Department of Women’s Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning of Tarakan City and Tarakan Police, and the data used were primaryand secondary data. Primary data was data obtained from interviews with several sources including the Head of Department of Women’s Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, Analysis Staff of the Departement of Women’s Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, and Staff of the Tarakan Police Women and Child Protection Unit. Secondary data was in the form of laws, books, journals, articles, and other supporting data. The results showed that domestic violence is a classic problem in the world of law and gender. Domestic violence committed by wives who commit criminal acts against their husbands, the legal protection should be provided to husbands as the victims of domestic violence based on the applicable law. However, this is not sufficient to anticipate the violence. Therefore, intensive attention and legal protection are required from the government, law enforcement officials, and the community so that everyone who hears, sees, or knows of domestic violence is obliged to make efforts to prevent and provide assistance. Keywords: Legal Protection, Men, Victims, Domestic Violence