Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada pemilihan serentak kepala daerah. Pertama, penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang khususnya oleh lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Kedua, hambatan mengapa pelanggaran dan tindakan pidana tidak sampai ke tahap meja hijau, skripsi ini merupakan penelitian empiris yuridis yang dilakukan secara langsung di lapangan dan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari instansi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan kecamatan Tanjung Selor, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah merupakan hasil dari kuisioner dan wawancara dengan narasumber. Data sekunder berasal dari undang-undang, buku, jurnal, artikel dan data-data yang berasal dari internet. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang adalah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum dalam menanggulangi politik uang pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Kalimantan Utara. Penegakan Hukum juga upaya yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku bilamana pelaku dengan sah terbukti memberi dan menerima imbalan untuk mempengaruhi pilihannya. Kedua, salah satu hambatan yang terjadi dalam penegakan politik uang adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang Politik uang,rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik,dipengaruhi oleh faktor finansial (kebutuhan ekonomi masyarakat), serta kurangnya bukti dan waktu dalam penyelesaian suatu kasus.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Politik Uang, Tindak Pidana, Pemilihan.

his research intended to describe two research questions related to lawenforcement against money politics crimes in regional elections-first, the handlingof money politics crime violations, especiallyby the Bawaslu of North KalimantanProvince.Second,the obstacles to why violations and criminal acts do not reach thecourt stage. This empirical juridical research was carried out directly in the field ofstudy and used primary and secondary data. The primary data was taken from theBawaslu of North Kalimantan Province, Tanjung Selor, Tanjung Palas,andTanjung Palas Tengah by delivering questionnaires and conducting interviews withinformants. Secondary data was taken from laws, books, journals, articles and datafrom the internet. The research results showed; first, the handling of money politicsviolations was a countermeasure carried out by the Police,the Election Supervisory,and the General Elections Commission in tackling money politics during thepreparation and implementation stages of the simultaneous local elections in NorthKalimantan Province.Law enforcement was also an effort to deal with perpetratorsof crimes, such as by giving punishment following applicable law when theperpetrators are legally proven to give and receive an imbalance to influence theirvoters.Second,one of the obstacles that occurred in enforcing money politics waslow public awareness about money politics, lack of public knowledge aboutpolitics, influenced by financial factors (community's economic needs), and lack ofevidence and time in resolving a case. Keywords:Law Enforcement, Money Politics, Criminal Actions, Election