Penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan terkait penerapan asas Unus Testis Nullus testis terhadap tindak pidana perzinahan. Pertama pengesampingan penerapan asas Unus Testis Nullus Testis terhadap tindak pidana perzinahan. Kedua pertimbangan hakim dalam menerapkan asas Unus Testis Nullus Testis terhadap tindak pidana perzinahan dalam perkara nomor: 277/Pid.B/2021/PN Tar. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 202K/Kr/1957. Hasil dari penelitian ini, pertama pengesampingan penerapan asas Unus Testis Nullus Testis terhadap tindak pidana perzinahan apabila dalam penyelesaian perkara pidana perzinahan hanya menggunakan 1 (satu) alat bukti tanpa melibatkan alat bukti tambahan. Dikarenakan tindak pidana perzinahan merupakan perkara pidana yang minim alat bukti, yang mana dalam perkara tersebut yang ditemukan hanya alat bukti berupa keterangan saksi. Kedua, pertimbangan hakim dalam menerapkan asas Unus Testis Nullus Testis terhadap tindak pidana perzinahan dalam perkara nomor: 277/Pid.B/2021/PN Tar majelis hakim menerapkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum dengan mempertimbangkan hal-hal berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, unsur-unsur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut, fakta persidangan, dan keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Kata Kunci : Asas Unus Testis Nullus Testis, Perzinahan, Pembuktian, Tindak Pidana.

This study aimed to answer two problems related to the application of the Unus Testis Nullus testis principle to the crime of adulteryThe first is the waiver of the application of the Unus Testis Nullus Testis principle to the crime of adulteryThe two judgesconsiderations in applying the Unus Testis Nullus Testis principle to the crime of adultery in case number: 277/Pid.B/2021/PN TarThis study used a type of normative research on legal principles. This study used a legal approach which is Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations (KUHP)Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP)Law Number 1 of 2023 concerning the Book of Laws Criminal Law (the newest Criminal Code)Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and VictimsDecision of the Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014, and Decision of the Supreme Court Number 202K /Cr/1957The results of this study were, firstly, the exclusion of applying the Unus Testis Nullus Testis principle to the crime of adultery if the settlement of a criminal case of adultery only uses 1 piece of evidence without involving additional evidence. Because the crime of adultery is a criminal case that lacks evidence, in which case only evidence was found in the form of witness statements. Second, the judge's considerations in applying the Unus Testis Nullus Testis principle to the crime of adultery in case number277/Pid.B/2021/PN Tar the panel of judges used the penalty against the defendant. It is based on the demands provided by the public prosecutor taking into account matters in the form of witness statements, letters, statements of the accused, evidence, the elements in Article 284 Paragraph (1) 2nd Letter a whether or not these elements are fulfilledthe facts of the trial, and the mitigating and aggravating circumstances of the defendant. Keywords: Nullus Testis Unus Testis Principle, Adultery, ProofCrime