Penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan terkait pelaku tindak pidana pemalsuan surat polymerase chain reaction (PCR). Pertama pemberlakuan pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat polymerase chain reaction (PCR) dalam Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar. Kedua, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, yakni: Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3, level 3, dan level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi. Sumber Hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah. Hasil dari penelitian ini, pertama, pemberlakuan pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar yaitu Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat yang didakwa kan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keterangan-keterangan dan barang bukti yang diperoleh. Kedua, Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Surat Polymerase Chain Reaction (PCR), Pemalsuan Surat, Tindak Pidana.

This study aimed to answer two problems related to the perpetrastros of the crime of forging polymerase chain reaction (PCR) documents. First, the imposition of material punishment againts the perpetratros of the crime of forging polymerase chai reaction (PCR) letters in Decision Number 287/Pid.B/2021/PN Tar. Second, the judge,s consideration in decision Number 287/Pid.B/2021/PN Tar againts the perpetrators of the crime of forging letters. This thesis was a normative research on legal principles. This research used a legal approach, namely: Article 263 of the Criminal Code Concerning Forgery of Letters, Instruction of the Minister of Home Affairs Number 56 of 2021 concerning Changes to Instruction of the Minister of Home Affaris Number 545 of 2021 concerning Enforcement of Restrictions on Community Activities level 3, level 2, and level 1 and optimizing posko handling Corona Virus Disease 2019 in Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and papua. The data used in this thesis consisted of secondary legal materials and primary legal materials. Primary legal metril, namely legal material consisting of basic norms, basic regulations, laws and regulations, and official records. Secondary legal sources obtained from books, law journal, research results, and scientific papers. The results of this study showed that, first, the application of material punishment to the perpetrators of the crime of forging letters in decision number 287/Pid.B/2021/PN Tar, namely Article 263 of the Criminal Code concerning Forgery of Letters which was charged by the Public Prosecutor based on statements and evidence which is obtained. Second, the judge took into account the aggravating and mitigating circunstances for the defendant when making a judgement against those who committed the crime of forging letters based on the accusations made by the public prosecutor. Keywords: Polymerase Chain Reaction (PCR) letter, document forgery, crime.