Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Kota Tarakan. Pertama, implementasi penegakan hukum pidana atas perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Kota Tarakan. Kedua, faktor penghambat dalam implementasi penegakan hukum pidana atas perdagangan pakaian bekas impor di Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap data sekunder dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi berupa dokumen pribadi, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Implementasi penegakan hukum pidana atas perdagangan pakaian bekas impor ilegal di kota Tarakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Impor. Adapun pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan perdagangan ialah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM dan Kepolisian selaku pihak penyidik terhadap transaksi perdagangan pakaian bekas impor. Faktor penghambat dalam implementasi penegakan hukum atas perdagangan pakaian bekas impor disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena tidak ada komunikasi dan koordinasi sesama pihak penegak hukum serta kurang tegasnya pengawasan di jalur transportasi laut yang menjadi pintu masuk perdagangan ilegal, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai aturan hukum yang ada, serta sanksi-sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terlaksana

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pakaian Bekas Impor, Ilegal

This study was aimed to answer questions related to the illegal imported preloved clothing trade in Tarakan City. First, the implementation of criminal law enforcement on the illegal import of preloved clothing trade in Tarakan City. Second, the inhibiting factors in the implementation of criminal law enforcement on the imported preloved clothing trade in Tarakan City. This thesis was an empirical research on secondary data related to the applicable legal provisions. This study used primary data and secondary data. Primary data was data obtained from observations and interviews with respondents. Secondary data, data obtained from the results of data collection which was a documentation study in the form of personal documents, research results, laws and regulations. The results of this study, the author concluded that: The implementation of criminal law enforcement on trade in illegally imported preloved clothing in the city of Tarakan was regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning Export Prohibited Goods and Imported Goods. The parties responsible for trade supervision were the Department of Industry, Trade, Cooperatives and MSMEs and the Police as investigators of trade transactions of imported preloved clothing. The inhibiting factor in the implementation of law enforcement on the import of preloved clothing trade was caused by several factors, including the lack of communication and coordination among law enforcement agencies and the lack of strict supervision on sea transportation routes which were entry points for illegal trade, lack of public awareness regarding the existing legal rules., and the sanctions that have been regulated in laws and regulations had not been fully implemented. Keywords: Law Enforcement, Imported Preloved Clothing, Illegal