Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait Penegakan hukum adat terhadap Tindak Pidana peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Pertama, Bagaimana efektivitas penegakan hukum adat terhadap pelaku Tindak Pidana peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Kedua, Apa kendala dalam penegakan hukum adat terhadap Tindak Pidana peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti secara langsung terjun ke lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dari hasil wawancara pada Lembaga Adat, Camat, Kapolsek Krayan dan masyarakat hukum adat krayan. Data sekunder di peroleh dari undang-undang, buku, jurnal, artikel dan data-data internet. Data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Hukum adat efektif terkait Tindak Pidana peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kecamatan Krayan sejalan dengan Peraturan Daerah kabupaten nunukan nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol akan tetapi Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan tersebut tidak diberlakukan yang diberlakukan dikecamatan krayan adalah hukum adat. Kedua, kendala yang ditemui dalam penegakan hukum adat terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan adalah; kurangnya koordinasi masyarakat adat antara lembaga adat, kurangnya bukti yang diperoleh lembaga adat untuk menyusut pelaku Tindak Pidana peredaran minuman beralkohol, pelaksanan pembayaran sanksi denda tidak dapat dibayar sepenuhnya oleh pelaku tindak pidana peredaran minuman beralkohol dan hanya dibayar secara betahap sehingga untuk mengatasi hal tersebut pelaku tidak dibolehkan untuk keluar dari wilayah Krayan sebagai sanksi tambahan sebelum denda dilunasi.

Kata Kunci : Efektivitas hukum adat, Tindak pidana, Peredaran Minuman beralkohol

This research intended to anwer two questions related to the enforcement of customary law against the criminal act of distributing alcoholic beverages and mixed alcoholic beverages in Krayan District, Nunukan Regency, First, how effective was the enforcement of customary law against perpetrators of the criminal act of distributing those beverages in Krayan District, Nunukan Regency? Second, what were the obstacles in the enforement of customary law against the criminal act of distributing those beverages? The method used in this study was empirical legal research. It was a legal research method that was conducted by researching directly into the field by using the legislative approach and the conceptual approach. The data consisted of primary, secondary and tertiary data. The primary data was obtained from the results of interviews at the traditional institutions in the district, the district police chiefs and Krayan custmary law communities. Secondary data was obtained from laws, books, journals, articles and internet data. Tertiary data was obtained from the Indonesian dictionary. The results showed that, first, the customary law was effective related to the Criminal Action of the distribution of alcoholic beverages and mixed alcoholic beverages in Krayan District in line with Nunukan District Regulation number 32 of 2003 regarding alcoholic beverages. However, in the Krayan district, the traditional law prevailed rather than the enforcement of customary law against the criminal offense of distributing alcoholic beverages and mixed alcoholic beverages in Krayan district, Nunukan Regency were; the lack of coordination between the indigenous people and the indigenous institutions, the lack of evidence obatined by the indigenous people and the indigenous institutions to reduce the perpetrators of the criminal act of distributing alcoholic beverages, The implementation of the payment of fines could not be paid in full by the perpetrators of the criminal act of distributing alcoholic beverages and could only be paid in stages. To overcome this, the perpetrators were given the additional sanction of being forbidden from leaving the Krayan region until the fine was paid. Keywords: Effectiveness of customary law, Criminal acts, Circulation of alcoholic beverages