Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan yaitu terdapat pada penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Tarakan, pada praktek penegakan hukum tersebut adanya ketidaksesuaian atau keserasian dengan apa yang telah ditentukan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut diuraikan dalam dua rumusan masalah yaitu; 1) faktor penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima Kota Tarakan berdasarkan peraturan daerah nomor 20 tahun 2001 tentang pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman di Kota Tarakan? 2) hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di kota tarakan ?. penelitian ini mengunakan penelitian empiris dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum yaitu wawancara dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu secara substansi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima Kota Tarakan ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Tarakan nomor 20 tahun 2001 tentang pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman di Kota Tarakan ini sudah tepat, dan secara struktur penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum yakni satuan polisi pamong praja kota tarakan telah bekerja sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, akan tetapi penegakan hukum tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang telah diberlakukan, pedagang kaki lima yang tidak memiliki ijin menempati lokasi akan ditindak oleh aparat penegak hukum berupa memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis hingga dengan melakukan penertiban barang dagangan mereka, bahkan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

Kata kunci : Penegakan hukum, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima.

This research discussed the problems found in the law enforcement against street- vendors in Tarakan. The law enforcement practices had discrepancy with those determined in laws and regulations. The formulated research problems were: 1) what are law enforcement factors against food street-vendors in Tarakan based on the Regional Regulation Number 20 Year 2001 on regulation related to street vendors and seasonal street vendors in Tarakan? and 2) what are the law enforcement obstacles against food-street vendors in Tarakan? This research used a empirical study with the legal materials collected through interviews with both primary and secondary legal material sources, observation, and documentation. The research results show that substantially law enforcement against the street vendors in Tarakan stipulated in Tarakan Regional Regulation Number 20 Year 2001 on Regulation related to street vendors and seasonal street vendors in Tarakan was already appropriate and structurally, the law enforcement performed by law enforcement officers, known as Tarakan Municipal Police Units (Satpol PP) had worked in accordance with the applicable standard procedures, yet the law enforcement didn't work properly due to the people's lack of awareness and poor understanding on the applicable rules, the street vendors without permit to occupy the location will be warned by the law enforcement officials in the form of verbal or written notifications to well discipline the street vendors and their goods, and even give them sanctions in accordance with the provisions of applicable regional regulations. Keywords: Law enforcement, local regulations, street vendors