Seiring berjalanya waktu, jenis dan jumlah pelaku kejahatan semakin berubah dan bertambah, sehingga berdampak pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penegak hukum, yakni terjadi over populasi di beberapa Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kebijakan hukum pidana juga harus disesuikan berdasarkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Restorative Justice merupakan salah satu alternatif dalam mencapai tujuan tersebut terutama diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana ringan. Tipe Normatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai norma untuk dilakukan pengkajian dan bermuara pada preskriptif. Adapaun hasil penelitian ini, pertama: eksistensi keberadaan dari Restorative Justice di Indonesia sudah berjalan, khususnya diterapkan pada kasus-kasus tertentu, seperti Penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, Penyalahguna Narkotika dan Tindak Pidana Ringan. Penekanan ini berdasarkan beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi penegak hukum. Kedua, keberadaan Restorative Justice di kalangan masyarakat tidak sepenuhnya dipahami dengan baik, karena beberapa kasus yang disajikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadi pemahaman model Restorative Justice pada tahab ajudikasi, seharusnya perkara-perkara tersebut dapat diselesaikan di tahap penyidikan maupun penuntutan. Terkesan bahwa, aparat penegak hukum masih belum memporsikan Restorative Justice pada perkara tertentu (tindak pidana ringan) sebagai jalan terbaik dalam penyelesaian perkara yang sedang dihadapi, begitu pula dengan masyarakat sehingga ini berdampak pada keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Ringan, Keadilan Restoratif

As time goes by, the types and numbers of criminals are changing and increasing, impacting the facilities and infrastructure owned by law enforcement, namely overpopulation in several correctional institutions in Indonesia. Criminal law policies must also be adjusted based on the purpose of the punishment itself. Restorative Justice is one of the alternatives to achieving this goal, especially for perpetrators of minor crimes. The normative type is used in this research by prioritizing laws and regulations as the norm for assessment and leading to prescriptive. As for the results of this research, first: the existence of Restorative Justice in Indonesia has been running, mainly applied to some instances, such as Handling Children in Conflict with the Law, Narcotics Abusers and Minor Crimes. This emphasis is based on several regulations issued by each law enforcement agency. Second, the existence of Restorative Justice in the community is not fully understood well because several cases in this study indicate that there is still an understanding of the Restorative Justice model at the adjudication stage; these cases should be resolved at the investigation and prosecution stages. It is impressive that law enforcement officials still have not promoted Restorative Justice in some instances (minor crimes). As the best way to resolve cases at hand, as well as the community, this impacts the successful implementation of law enforcement oriented toward Restorative Justice. Keywords: Law Enforcement, Minor Crimes, Restorative Justice