Salah satu ciri yang melekat pada sistem demokrasi adalah suksesi kekuasaan yang diselenggarakan secara terbuka dan partisipatif dalam bentuk Pemilu.2 Partisipasi rakyat secara langsung dalam Pemilu ini dilegitimasi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam teori kedaulatan rakyat, makna dari konsep kedaulatan rakyat biasa dibahas dalam topik filsafat, politik maupun hukum ketatanegaraan. Istilah kedaulatan mengandung pengertian yang berkaitan dengan ide tentang kekuasaan tertinggi yang berkaitan dengan negara. Pendaftaran partai politik peserta pemilu sudah seharusnya memperhatikan perspektif keadilan baik secara regulasi maupun praktik. Untuk menjadi peserta pemilu, partai politik harus telah ditetapkan lulus verifikasi oleh KPU. Syarat kepesertaan partai politik menjadi peserta pemilu diatur dalam Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Upaya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama dihadapan hukum dalam pendaftaran peserta pemilu dapat dilihat melalui beberapa judisial review Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, pertama, Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 terhadap Syarat Kepesertaan Parpol dalam Pemilu. Dan permasalahan kedua adalah Upaya Hukum Partai Politik yang tidak lulus Parliamentary Threshold. Dalam penelitan ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 membagi kualifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 atas dua yaitu pertama, politik yang hanya diverifikasi secara administrasi, kedua, partai politik yang dilakukan verifikasi secara administrasi dan faktual. Upaya Hukum Partai Politik yang tidak lulus Parliamentary Threshold dapat mengajukan upaya hukum sebanyak dua kali. Pertama, melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua, dalam hal terdapat pihak yang tidak menerima putusan Bawaslu, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kata Kunci: Pemilu, Parpol, Parliamentary Threshold, Putusan.

One of the inherent features of a democratic system is the succession of power which is held in an open and participatory manner in the form of elections. 2 Direct people's participation in elections is legitimized in the provisions of Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. In the theory of popular sovereignty, the meaning of the concept of sovereignty Ordinary people are discussed in the topics of philosophy, politics and constitutional law. The term sovereignty contains an understanding related to the idea of supreme power relating to the state. Registration of political parties participating in elections should pay attention to the perspective of justice both in regulation and practice. To become election participants, political parties must have been determined to pass verification by the KPU. The requirements for the participation of political parties as election participants are regulated in Article 173 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Efforts to obtain fair and equal treatment before the law in the registration of election participants can be seen through several judicial reviews of Constitutional Court Decisions. Based on the background, the two issues raised in this research are, first, the Ratio Decidendi of the Constitutional Court Decision Number 5 of 2020 on the Requirements for Participation of Political Parties in Elections. And the second problem is the Legal Efforts of Political Parties which do not pass the Parliamentary Threshold. In this research the type of research used is normative legal research, with the approach used is statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case studies (case approach). The results of the research show that Decision Number 55/PUUXVIII/2020 divides the qualifications of political parties as candidates for the 2024 election into two, namely first, politics which is only verified administratively, second, political parties which are verified administratively and factually. Legal Remedies Political parties that do not pass the Parliamentary Threshold can file legal remedies twice. First, through the Election Supervisory Body (Bawaslu). Second, in the event that a party does not accept the Bawaslu decision, that party can submit another legal effort to the State Administrative Court (PTUN). Keywords: Elections, Political Parties, Parliamentary Threshold, Decisions.