Di Indonesia, lembaga yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya pemilihan umum bukan hanya Komisi Pemilihan Umum tetapi juga muncul lembaga lainnya, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Badan ad hoc merupakan penyelenggara pemilihan yang langsung bersentuhan dengan pemilih dan peserta pemilu karena bekerja di level bawah dan sifatnya sementara. Mereka merupakan bagian penting, karena menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilu, juga sebagai garda terdepan dalam melayani pemilih dan peserta, serta tulang punggung demokrasi. Tugas-tugas badan ad hoc merupakan tugas yang rentan dengan pelanggaran. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam menjalankan tugas, wewenang sebelumnya, dalam. dan kewajiban menyelengarakan pemilu, badan ad hoc kerap kali melanggar kode etik penyelengara pemilu.

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, Kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam proses penegakan kode etik terhadap penyelenggara Ad Hoc pada Pemilihan Kepala Daerah, dan permasalahan kedua adalah Proses penegakan kode etik penyelenggara Ad Hoc pada Pemilihan Kepala Daerah. Dalam penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta studi kasus (case approach).

Hasil penelitian menunjukkan KPU berwenang dan wajib menindak jika terjadi pelanggaran kode etik, tetapi jika KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti atas rekomendasi dari Bawaslu terhadap pelanggaran kode etik, maka Bawaslu dapat merekomendasikan kepada DKPP untuk diperiksa dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Sebagaimana tertata dalam regulasi yang mengatur teknis penanganan pelanggaran KEPP badan Ad Hoc, dalam hal ini PKPU Nomor 8 tahun 2019 dan perubahannya serta Keputusan KPU Nomor 337 tahun 2020, penanganan pelanggaran baik karena hasil pengawasan internal maupun karena adanya laporan/pengaduan, dibatasi oleh tenggang waktu dalam setiap tahap penanganan perkara.

Kata Kunci: KPU, Pengawasan, Kode Etik, Badan Ad Hoc.

In Indonesia, the institution responsible for holding general elections is not only the General Election Commission but also other institutions, such as the General Election Supervisory Body, as well as the Honorary Council of General Election Organizers. Ad hoc bodies are election organizers who directly come into contact with voters and election participants because they work at the lower level and are temporary in nature. They are an important part, because they are the spearhead in holding elections, as well as being at the forefront in serving voters and participants, as well as the backbone of democracy. The duties of ad hoc agencies are mandates that are vulnerable to violations. Based on the experience of holding elections and previous elections, in carrying out their duties, powers and obligations in holding elections, ad hoc bodies often prohibit the code of ethics for holding elections. Based on the background, the issues raised in this study are, first, the Authority of Regency/Municipal KPU in the process of enforcing the code of ethics against Ad Hoc organizers in Regional Head Elections, and the second issue is the process of enforcing the code of ethics of Ad Hoc organizers in Regional Head Elections. This research uses the type of normative legal research, with the approach used is the statutory approach (Statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach), as well as case studies (case approach). The results of the research show that the KPU has the authority and is obliged to take action if there is a violation of the code of ethics, but if the Regency City KPU does not follow up on the recommendation from Bawaslu for violations of the code of ethics, the Bawaslu can recommend DKPP to be examined with allegations of ethical violations committed by the Regency City KPU. As stipulated in the regulations governing the technical handling of ad hoc agency KEPP violations, in this case PKPU Number 8 of 2019 and its amendments as well as KPU Decree Number 337 of 2020, the handling of violations both due to the results of internal monitoring and due to reports/complaints, is limited by a grace period at every stage of case handling. Keywords: Election Commission, Oversight, Code of Ethics, Ad Hoc Board.