Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu serta perluasan kewenangan Bawaslu. Bawaslu memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga supaya penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu maka fungsi pengawasan ini menjadi sangat penting Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, kewenangan mengadili oleh bawaslu atas sengketa proses pemilu dan problematika menjalankan putusan Bawaslu dalam sengketa proses pemilu. Penelitian ini. tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normative, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Hasil penelitian Kedudukan Problematika Penegakan hukum sengketa proses pemilu dalam tataran inplementasi, karena sifat final dan mengikat putusan Bawaslu terhadap sengketa proses pemilu masih tidak jelas pengaturannya, sebab sengketa yang berada dalam proses pemilu pasti berkaitan dengan, verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan pasangan calon, sedangkan terhadap hal-hal tersebut diatas apabila para pihak tidak menerima dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN. Maka sejatinya kekuatan putusan Bawaslu itu tidak akan pernah mengikat karena putusan Bawaslu pasti berkaitan dengan hal-hal tersebut. Hal-hal diatas juga diperparah dengan sanksi yang diatur didalam UU Pemilu,

Kata kunci : Problematika, Putusan, Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu

Law 7 of 2017 concerning Elections, the position of Election Supervisory Bodywith several changes to the rules, including increasing the number of Election Supervisory Body members and expanding the authority of Election Supervisory Body.. Election Supervisory Body has great authority not only as a supervisor but also as an executor of judges who decide cases. Election Supervisory Body is an election management body that oversees election administrators throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In order to maintain that the implementation of elections remains in accordance with the principles and implementation of elections, this supervisory function is very important Based on the background, the problems raised in this study are, first, the authority to adjudicate by Election Supervisory Body on electoral process disputes and the problem of carrying out the election of Election Supervisory Body decisions in process disputes. This research. The type of research used is normative legal research, with the approach used is the approach to laws and regulations, and a conceptual approach (conceptual approach). The results of the research on the status of problems in law enforcement of electoral process disputes at the implementation level, due to the final and binding nature of Election Supervisory Body decisions on electoral process disputes, the regulation is still unclear, because disputes in elections are definitely related to the political binding of election participants, the determination of the permanent list of candidates for members of the DPR , DPD, Provincial DPRD, and Regency/Municipal DPRD, and the determination of candidate pairs, while for the above matters, if the parties do not accept, submit a legal action to the Administrative Court. So the power of the Election Supervisory Body decision will not be binding because the Election Supervisory Body decision must be related to these things. The above matters are also exacerbated by the sanctions regulated in the Election Law, Keywords: Problematics, Decisions, Disputes in the Election Process, Election Supervisory Body