Penelitian ini bermaskud menjawab dua pertanyaan terkait implementasi kewenangan jaksa sebagai “Dominus Litis” dalam memulihkan hak anak korban tindak pidana kekerasan melalui mekanisme restitusi. Pertama, Mekanisme pelaksanaan restitusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual? Kedua, apa faktor penghambat jaksa penuntut umum dalam pemenuhan restitusi? Skripsi ini menggunakan pendekatan studi kasus, sistematis, konsisten dengan analisis terstruktur, yakni studi kasus Nomor : PDM 37/TRK/EKU:/07/2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel dan data-data internet. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertama, anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat mengajukan restitusi. Mekanisme pelaksanaan restitusi di pengadilan Indonesia dilaksanakan sesuai peraturan yang telah diciptakan yaitu peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 di dalam peraturan tersebut mengatur pelaksanaan restitusi sampai penuntutannya, tetapi dalam peraturan tersebut tidak menunjukan bahwa restitusi tidak dibayarkan dan tidak menjamin bahwa ganti kerugian yang diderita korban dapat dibayarkan oleh terdakwa.

Kata Kunci : Anak, Restitusi, Perlindungan Anak

This study was aimed to answer two questions related with the implementation of the authority of prosecutor as "Dominus Litis" in restoring the rights of children victims of sexual violence through restitution mechanism. First, how is the mechanism for implementing restitution in the criminal justice system in Indonesia to victims of sexual violence? Second, what are the inhibiting factors of the public prosecutor in fulfilling restitution? This thesis used a case study approach, systematic, consistent with structured analysis of case study Number: PDM 37/TRK/EKU:/07/2021. It used primary data and secondary data. The primary data came from the results of interview and documentation in the field. The secondary data were obtained from legislation, book, scientific journal, article and internet data. The result of this study, the writer concluded that; first, the children who became the victims of criminal acts of sexual violence could propose restitution. The mechanism for implementing restitution in Indonesian court was carried out based on the regulation of government Number 43 year 2017. In this regulation, it regulated the implementation of restitution until prosecution. However, the regulation did not indicate that the restitution had not been paid and had not guarantee that the compensation for losses suffered by the victim could be paid by the defendant. Key words: Children, Restitution, Children Protection