Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Pengawasan Ombdusman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Utara terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan Di Rumah Sakit dr. H. Jusuf SK. Pertama, Bagaimana Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Utara terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dr. H. Jusuf SK dan Kedua, Kendala pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Utara terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dr. H. Jusuf SK. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam Skripsi ini terdiri dari Data Primer ialah data yang diperoleh dengan analisis peraturan perundang-undangan. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, wawancara, data-data internet, dan kamus. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dr. H. Jusuf SK dilakukan dengan 2 (dua) metode, metode pertama, mencakup pengawasan ketika adanya pengaduan/laporan dari masyarakat itu sendiri karena adanya suatu praktek maladministrasi, dan metode kedua, pengawasan dari inisiatif sendiri pihak Ombudsman. Kedua, Kendala Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraaan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dr. H. Jusuf SK terbagi dalam dua kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Kata kunci: Pengawasan, Ombudsman, Rumah Sakit dr. H. Jusuf SK

This study was aimed to answer two questions related with the surveillance of Ombudsman of the Republic of Indonesia, the representative of North Kalimantan to the implementation of health service in dr. H. Jusuf SK Hospital. First, how the surveillance of Ombudsman of the Republic of Indonesia, the representative of North Kalimantan to the implementation of health service in dr. H. Jusuf SK Hospital. Second, the constraints of the surveillance of Ombudsman of the Republic of Indonesia, the representative of North Kalimantan to the implementation of health service in dr. H. Jusuf SK Hospital. This study used a normative legal research approach related with legislation. The data of this study consisted of primary data obtained from legislation analysis and secondary data obtained from books, journals, articles, interview, related internet data, and dictionary. Additionally, interview was one of legal material techniques that supported the documentary technique in this study. The result of this study showed that; (1) the surveillance of Ombudsman to the implementation of health service in dr. H. Jusuf SK hospital was conducted at using two methods. The first method included the surveillance when there was any complaint/ report from the community due to maladministration. The second method was the surveillance coming from the Ombudsman's own initiative; (2) the constraints of the surveillance of Ombudsman to the implementation of health service were parted into two parts; internal constraint and external constraint. Key words: Surveillance, Ombudsman, dr. Jusuf SK Hospital.