Latar belakang penulis menulis skripsi ini adalah karena negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, dan alat transportasi yang digunakan untuk transportasi penumpang maupun barang adalah kapal laut (angkutan laut). Setiap angkutan laut yang berlayar pasti akan singgah di pelabuhan untuk melakukan pembongkaran barang, serta embarkasi dan debarkasi penumpang. Melihat latar belakang tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengangkat beberapa permasalahan, yaitu tanggung jawab usaha keagenan kapal dan bentuk sanksi administrasi terhadap usaha keagenan kapal apabila tidak memenuhi tanggung jawab keagenan kapal. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawab dalam usaha keagenan kapal dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai penerapan sanksi administrasi pada usaha keagenan kapal. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-undang (statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Sumber bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yaitu: Langkah pengumpulan Bahan hukum dan analisa bahan hukum menggunakan penalaran deduktif. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Akibat Hukum apabila Kapal tidak sesuai dengan standarisasi adalah Dipidana Penjara Sesuai dengan Ketentuan Pasal 323 Ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Bentuk Penerapan sanksi Administrasi terhadap usaha keagenan kapal adalah: 1.Peringatan Tertulis; 2.Pembekuan Izin; 3.Pencabutan Izin.

Tidak Tersedia Deskripsi