Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan yang memiliki perspektif gander yang telah di buat oleh pemerintah terkhususnya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan,penulisan ini mengunakan metode penelitian empiris yaitu, penelitian yang dilakukan dengan melihat bagaimana pelaksanaan pemberlakuan aturan hukum dalam aspek kenyataan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, angket, observasi, populasi dan sampel, responden dan informan. Sumber data yang diperoleh dari pemerintah kota Tarakan, dewan perwakilan daerah kota Tarakan, dan PT.Idect abadi wood kota Tarakan, Urgensi feminisme di dalam hukum positif Indonesia yang tertuang dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 adalah sebuah bentuk implementasi pemahaman yang bias gander dalam perspektif feminisme, yang mengatur dan memperhatikan keseluruhan hak hak mendasar bagi perempuan. Disisi lain adalah perbandingan undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasca perubahan juga menjadi salah satu kritik bagi pemahaman feminisme,karena dianggap dapat merugikan hak hak yang mendasar bagi buruh perempuan dan juga sebuah aturan yang di anggap berpihak untuk perusahan dan pemilik modal.karena dapat menjadi salah satu corong atau cela untuk menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja.pemerintah harus lebih jeli dan paham dengan kondisi buruh perempuan dan tetap harus berpihak untuk hak hak mendasar pekerja Indonesia.

Kata kunci: Perempuan, Feminisme, Omnibuslaw

The objective of this study was to analyze policies that have a gender perspective which has been made by the government, especially in Law Number 13 of 2003 concerning labor. This study employed an empirical research method, namely, a study conducted by looking at how the implementation of the rule of law in reality in the field. The technique of data collection was interviews, documentation, questionnaire, observation, population and samples, and respondents and infomants. The data sources were obtained from the government of Tarakan City, the regional people's representative council of Tarakan City, and PT. Idect Abadi Wood Tarakan City. The urgency of feminism in Indonesia's positive law as stated in Law Number 13 of 2003 is a from of implementation of a gender-biased understanding from feminism perspective, which regulates and pays more attention to all basic right for women.On the other hand, the comparison of Law Number 13 of 2003 concerning labor to Law Number 11 of 2020 concering post-change job creation to be detrimental to the basic rights of women workers and is also a rule that is considered to be in favor of companies and capital owners. It can be a mounthoiece or a reproach to benefit employers and detriment works. The government must be more observant and understand the conditions of women works and still have to stand for the basic right of Indonesia workers. Keywords: Women,Feminisme,Omnibus Law