Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum dan pemerdayaan terhadap nelayan kecil di kota tarakan. Pertama, bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pemerdayaan nelayan kecil. Kedua, apa saja yang menjadi kendala terhadap perlindungan hukum dan pemerdayaan nelayan kecil. Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif terhadap kaidah-kaidah hukum penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemerdayaan nelayan kecil. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan untuk menambah wawasan di lakukan wawancara di dinas perikanan dan kelautan kota tarakan. hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 masih menjadi acuan untuk perlindungan hukum dan pemerdayaan terhadap nelayan kecil di kota Tarakan mengingat belum adanya Perda yang mengatur secara khusus. Nelayan yang memerlukan perlindungan dan pemerdayaan harus diklasifikasikan secara khusus agar kebijakan perlindungan dan pemerdayaan yang diberikan tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan seperti yang telah diharapkan. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pemerdayaan nelayan kecil yaitu pengetahuan hukum nelayan, kendala pemberi bantuan hukum, permasalahan data nelayan dan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kendala lainnya terkait dengan anggaran, kewenangan dan waktu pertemuan dengan nelayan.

Kata kunci : Perlindungan, Pemerdayaan, Nelayan Kecil.

The focus of this study were two topics regarding the legal protection and empowerment of little fisherman in the city of Tarakan. First, how to put little fishermen’s empowerment and protection into practice. Second, what challenges faced by little fishermen in obtaining legal protection and empowerment. The research law principles used in this thesis were those of normative juridical research. Both a statutory and a conceptual approach were used in this investigation. Primary legal materials and secondary legal materials were the two sources of legal information used in this study. The legislation pertaining to the empowerment and protection of little fisherman was the main legal documentation employed. In order to give context, interviews were conducted at the Tarakan city’s fisheries and marine servise using secondary legal documents that were gathered from books, journals, the internet, and other sources. Given the findings of this study and the absence of regional regulation (perda) that expressly governed little fisherman in the city of Tarakan, the authors drew the conclusion that Law Number 7 of 2016 was still a reference for their legal protection and empowerment. The classification of fishermen who required protection and empowerment was necessary to ensure that the protection and empowerment policies offered were effective and capable of achieving the desired result. The application of legal protection and the empowerment of little fishermen was hampered by a number of factors, including the lack of legal expertise among fishermen, challenges to providing legal aid, issue with fisherman data, and the use of fishing equipment that was outside the rules. Three further challenges were budget, authority, and meeting times with fishermen. Keywords : Protection , Empowerment, Little Fishermen