Proses pengintegrasian perspektif didalam kesetaraan gender atau golongan termasuk ke dalam setiap kegiatan pembentukan dan formulasi sebuah peraturan Perundang-undangan yang menjadi sangat penting dimana pada dasarnya ini merupakan sebuah harapan yang harus diterapkannya dimana dalam penerapannya dibutuhkan peran terhadap fungsi legislator perempuan dalam pembentukan peraturan daerah perspektif gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Tarakan, demikian pula terkait permasalahan yang menghambat pembentukan suatu peraturan daerah perspektif gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, dimana pada penelitian ini memakai penelitian dengan tipe penelitian empiris yang mengkaji dan menelaah tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu hukum yang berlaku dan ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat pembentukan peraturan daerah perspektif gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan antara lain latar belakang pekerjaan anggota Dewan yang berbeda-beda dan juga tingkat pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan yang belum memadai akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi legislator perempuan dalam pembentukan produk hukum sama dengan anggota dewan laki-laki, namun hasil penelitian yang didapatkan tidak adanya peran legislator perempuan dalam menyuarakan atau mewakili kepentingan-kepentingan dari perempuan itu sendiri.

The process of integrating perspectives on gender or group equality including into every activity of forming and formulating a regulation is very important. Basically, this is an expectation that must be applied where in its application it requires the role of the function of female legislators in the formation of regional regulations of gender perspectives and also the problems that hinder the formation of regional regulations of gender perspectives in the Regional People’s Representative Council of Tarakan City. This research employed an empirical type of research that examined the applicability, implementation, and success in the implementation of current regulations. There were some problems found which hindered the formation of regional regulations of gender perspectives in the Regional People’s Representative Council of Tarakan City, namely the different backgrounds of professions and the inadequate educational level of members of the Regional People’s Representative Council of Tarakan City. Finally, it was concluded that the function of female legislators in the formation of legal products was the same as that of male councilors. This was due to the absence of the role of female legislators in representing or articulating the interests of women themselves.