Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Nunukan. penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat bagaimana pelaksanaan pemberlakuan aturan hukum dalam aspek kenyataan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, angket, observasi, populasi dan sampel, responden dan informan. Sumber data yang diperoleh dari Kepala Seksi Binadik Lembaga pemasyarakatan kelas II B Nunukan dan dari informan. Dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi narapidana anak belum berjalan dengan baik, untuk pendidikan non-formal sudah berjalan dengan baik contohnya membuat kaligrafi dan pertukangan kayu. Namun untuk pendidikan formal belum berjalan seperti sekolah paket. Dalam pelaksanaan hak pendidikan di lapas terdapat beberapa kendala yang dihadapi pihak lapas seperti, kurangnya kerja sama dengan pihak yang terkait dengan masalah sekolah paket, kurangnya tenaga profesional dibidang pendidikan, tidak ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai pendidikan sekolah paket untuk narapidana anak. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi dalam pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan khususnya sekolah paket.

Kata kunci: Lembaga pemasyarakatan, narapidana anak, hak narapidana anak.

The purpose of this study was to learn more about and comprehend the steps involved in ensuring that young convicts at the Class II B Nunukan Penitentiary had access to education. This article employed empirical legal researcj techniques, which involve examining how the rule of law was put into practice in the context of actual events. Intervies, documentation, questionnaries, observation, population and sample studies, respondents, and informants were some of the data collection approaches employed. Information was gathered via informants and the Head of Binadik Section of the Class II B Nunukan Penitentiary. While the right to education for young convicts had not been fully realized, non-formal education, such as calligraphy and woodworking, had. But, formal education had not operated in the same way as a package school. Penitentiary faced a number of challenges in implementing the right to education, including a lack of cooperation with parties involved in package school issues, a shortage of qualified educators, and a lack of regulations governing package school education for young cinvicts. The government should focus more on ensuring that young convicts received their legal entitlement to education, particularly through package schools. Keywords: Penitentiary, Young Convicts, Young Convicts' Rights