Keterlibatan perempuan dalam politik telah didukung dengan banyaknya produk hukum yang telah ada, salah satunya pasal 65 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum yang memberikan peluang sebesar 30 persen keterwakilan perempuan. Namun realitas yang terjadi di lapangan berbeda bahwasanya keterlibatan perempuan dalam politik terutama untuk duduk di lembaga legislatif masih kurang dari angka 30 persen. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud menjawab dua pernyataan terkait implementasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (studi kasus DPRD Kota Tarakan). Pertama, partisipasi calon legislatif perempuan di lembaga legislatif Kota Tarakan. Kedua, kendala partai politik dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Kota Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data dilapangan secara langsung ke lokasi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Kantor KPU Kota Tarakan, Sekretariat DPC PDIP Kota Tarakan, Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Tarakan, Sekretariat DPD PAN Kota Tarakan, Sekretariat DPD Partai Nasdem Kota Tarakan. Data sekunder berasal dari Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, keseluruhan tingkat partisipasi perempuan dalam mencalonkan sebagai calon anggota legislatif di DPRD Kota Tarakan sangat didukung dengan adanya kenaikan partisipasi perempuan, namun tingkat keterpilihannya sangat minim. Kedua, kendala pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan untuk menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Tarakan dikategorikan menjadi 2 kendala yakni kurangnya kepercayaan diri perempuan dan kendala finansial.

Kata Kunci: Keterwakilan, Legislatif, Perempuan.

There are various current legal instruments that facilitate the participation of women the politicts, one of which being Article 65 paragraph (1) of Law Number 12 of 2003 concerning General Elections, which allows for a minimum of 30% female representation. The reality, however, was different because fewer than 30% of women are now involved in politics, particulary when it comes to holding elected office, as a result, this study aimed to respond to two claims about the implementation of womens’s representation in the legislature (case study at Tarkaan City DPRD). The first was the representation of female candidates for the Tarakan City Legislature. The second issue was the limitation placed on the implementation of women’s representation in Tarakan City’s legislature by political parties. An empirical approach method was utilized to conduct the study that led to the creation of this thesis. This method involved searching for data in the field close to the research site. Both primary data and secondary data were used in this investigation. Tarakan City’s KPU Office, PDIP DPC Secretariat, Democratic Party DPC Secretariat, PAN DPD Secretariat, and Nasdem Party DPD Secretariat provided the primary data. Laws, publications, jurnals, articles, and other sources of secondary material were used as evidence. The findings of this study let the researcher to the following conclusions: First, although there had been an increase in womens’s participation in the nomination of candidates for legislative seats in the DPRD Tarakan City, the electability of women candidates was still relatively low. Second, there were two main barriers that needed to be overcome in the order for women to meet the Tarakan City DPRD’s 30% requirement for their representation in the legislature: the lack of women’s confidence and financial constraints. Keywords: Representative, Legislative, Women