Desa Malinau kota pada dasarnya merupakan daerah pembangunan yang dimana rata-rata masyarakat yang ada disana hasil dari transmigrasi dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Sehingga seiring berganti tahun semakin bertambahnya penduduk dari luar yang berpindah domisili menjadi penduduk tetap di Desa Malinau Kota,kebiasaan masyarakat yang dibawa dari luar. Hal ini lah yang menjadi kendala pemerintah desa dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa. Karena pada ummnya masyarakat desa malinau kota dilihat dari tingkat pendidikannya terbilang masih sangat rendah, dan kebiasaan yang acuh tak acuh dalam proses pembentukan peraturan desa. ini tantangan yang di hadapi dalam proses pembentukan peraturan desa, karena pemerintah desa mengharapkan pasrtisipasi masyarakat yang ada di Desa Malinau kota dalam mewujudkan serta membentuk suatu peraturan yang bisa diterima. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma-norma yang ada terkait problematika pembentukan peraturan desa. Pembentukan peraturan desa di Desa Malinau kota belum berjalan dengan baik disebabkan kurangnya peran masyarakat dalam pembuatan peraturan desa. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah desa Malinau kota yaitu rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa dalam pembuatan peraturan desa sehingga menjadi tidak maksimal, kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar, dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan juga menjadi kendala utama dalam membentuk peraturan desa Meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat program pelatihan pembentukan peraturan diruang lingkup desa khusunya pemerintahan desa Malinau kota.

Malinau Kota village is essentially a development area, and the local population is largely made up of immigrants from the Indonesian islands of Java and Sulawesi Because, in general, the inhabitants of Malinau Kota were still relatively uneducated and did not comprehend the procedure for creating village ordinances. The village government expected the residents of Malinau Kota village to participate in realizing and creating an acceptable regulation, therefore this presents a challenge during the process of creating village regulations. This study analyzed data based on existing norms connected to the issues with developing village regulations using the normative juridical research method, which was the type of research that was used in this investigation. Due to a lack of community involvement in creating village regulations, Malinau Kota village regulations had not been progressing well. The village administration of Malinau Kota was constrained by a number of factors that contribute to subpar village rules, including the village officials' inadequate education, the absence of community support, and their lack of socialization and training. So that village officials could understand how the formation of village regulations was correct and neatly arranged according to the needs and interests of the village community and did not conflict with other laws, asked the local government to create training programs on the formation of regulations within the scope of the village, especially the village government of Malinau Kota. Keywords: Village Regulation, Village Government, Village Community