Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu: Untuk Mengetahui Peran Bupati, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sekatak Bengara dan Mengetahui bagaimana pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris. Teknik penelitian data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model deskritif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan dana desa, Camat, dan Bupati berperan memberikan pembinaan dan evaluasi kepada pemerintah desa mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Bupati dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkaitan dengan pemerintahan desa, mendelegasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan untuk mengawasi Pengelolaan Dana Desa dalam rangka melaksanakan tugas kinerja pemerintah Desa. Inspektorat berperan sebagai pelaksana teknis yang melakukan pengawasan Pengelolaan Dana Desa dengan melakukan monitoring dan pemeriksaan langsung ke desa. Pada dasarnya pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan untuk mengontrol pemerintah desa agar pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bulungan Kecamatan Sekatak belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan ada beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain karena kurangnya kemampuan aparat desa, tidak transparansinya pengelolaan dana desa, pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai, dan permasalahan internal dari pejabat pengawas pengelolaan dana desa, dalam hal ini adalah Inspektorat. Jumlah Desa yang banyak serta kondisi geografis setiap desa yang sulit dijangkau tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pejabat pengawas sehingga pengawasana dengan pemeriksaan langsung ke desa tidak berjalan dengan efektif.

This thesis research aims to answer the research problems, namely: To Know the Role of the Regent, Sub-District Head, Village Consultative Body (BPD), Village Community Empowerment Service (DPMD), Inspectorate in Village Fund Management in Sekatak Bengara Village and Know how to supervise Village Fund Management in the Village Sekatak Bengara, Sekatak District, Bulungan Regency. This type of research is empirical juridical. Data research techniques are carried out by observation, interviews and documentation. While the data analysis technique used is a qualitative descriptive model. The results of the study show that the management of village funds, subdistrict heads and regents has the role of providing guidance and evaluation to the village government starting from the planning stage to the reporting and accountability stages. The Bupati in carrying out his duties and functions is related to the village administration, delegating to the Village Community Empowerment Service (DPMD). While the Village Consultative Body (BPD) has the role of overseeing the Village Fund Management in order to carry out village government performance tasks. The Inspectorate acts as a technical executor who oversees Village Fund Management by conducting monitoring and inspection directly into the village. Basically the supervision of village fund management is carried out to control the village government in order to manage village funds in accordance with the stipulated provisions. In the Supervision of Village Fund Management in Bulungan District, Sekatak Sub-District has not been fully implemented, because there are several obstacles. These constraints are partly due to the lack of capacity of village officials, the lack of transparency in the management of village funds, inappropriate procurement of goods / services, and internal problems of village fund management supervisors, in this case the Inspectorate. The large number of villages and the geographical conditions of each village that is difficult to reach are not comparable with the large number of supervisory officials so that supervision by direct inspection to the village does not work effectively.