Permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia terutama pada saat proses penyelidikan maupun penyidikan di tingkat kepolisian, sering dijumpai penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota kepolisian dalam rangka untuk mendapatkan alat bukti dengan cepat. Kekerasan digunakan terhadap tersangka yang diduga pelaku tindak pidana agar mengakui perbuatannya sehingga proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan secara cepat. Padahal hal tersebut dilarang dilakukan oleh anggota kepolisian sesuai dengan aturan KUHAP dan Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa tentang pemenuhan hak atas tersangka dan akibat hukum bagi oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap tersangka tindak pidana melalui sumber perundang-undangan, buku, internet, jurnal, surat kabar dan literasi-literasi lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian untuk mendapatkan alat bukti suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang baik dalam aturan internal Kepolisian maupun Undang-Undang yang berlaku. Akibat hukum yang terjadi bagi oknum anggota kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan selama proses hukum di tingkat kepolisian, dapat berupa pemberian sanksi kode etik pada sidang kode etik yakni dalam bentuk hukuman displin dan tertinggi adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi oknum yang telah terbukti di pengadilan melakukan tindak pidana kekerasan. Hukuman dari sidang kode etik sendiri tidak akan dapat menghapus hukuman pidana bagi oknum polisi tersebut. Sebaiknya anggota kepolisian senantiasa menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia dalam proses hukum sehingga kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap masyarakat dapat dihindari serta perlu adanya pendidikan atau pelatihan khusus bagi anggota Kepolisian terkait dengan penempatan masyarakat diatas segalanya bahkan diatas atasan kepolisian tersebut sehingga kekerasan-kekerasan selama proses hukum di kepolisian dapat dicegah.

Kata Kunci : Hak, Kekerasan, Kepolisian

The Problems in law enforcement in Indonesia, especially during the inquiry and investigation process at the police level, there is often the use of force by police officers in order to obtain evidence quickly. Violence is used against suspects who are suspected criminals to confess their act so that the inquiry and investigation process can run quickly. In fact, this is prohibited from being done by police officers in accordance with the rules of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Police Chief Regulation (PERKAP) No. 8 of 2009 concerning the Implementation of Principles and Standards of Human Rights. This research employed a normative juridical research method that examined and analyzed the fulfillment of the rights of suspects and the legal consequences for police officers who commit violence against criminal suspects through statutory sources, book, the internet, newspapers, and other literature. The approach used was a statutory approach and a case approach. As the result of the research, it was concluded that the violence commited by police officers to obtain evidence of criminal acts was an act that was prohibited both by the internal rules of the police and the applicable laws. The legal consequences that occured for police officers who were proven to have commited violence during the legal process at the police level were in the form of providing code of ethics sanctions at the code of ethics hearing, namely in the form of disciplinary punishment and the highest was Disrespectfull Dismissal (PTDH) for those who were proven in court to commiting violent criminal acts. A conviction from a code of conduct would not be able to remove criminal penalties for police officers. The police officers should always uphold the value of Human Rights in the legal process so that violence against the community could be avoided and there should be given special education or training for police officers related to the placement of the community above all even above the police superior so that violence during the legal process in the police could be prevented. Keywords: Rights, Violence, Police