Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Tarakan. Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Kota Tarakan. Kedua, hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Tarakan dan Dinas Perhubungan Kota Tarakan serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hukum yang diperoleh dari sumber pertama dengan melakukan wawancara yaitu Satlantas Polres Tarakan dan Dinas Perhubungan Tarakan agar memperoleh hasil yang berkompeten. Adapun data sekunder adalah Undang-Undang, Dokumen Resmi, Buku-Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa yang pertama bahwa penegakan hukum pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua dilakukan dengan cara sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan melakukan peneguran atau himbauan kepada masyarakat yang melanggar, ketegasan sanski dan denda sangat diperlukan untuk menegakkan hukum terkait batas kecepatan kendaraan. Kedua, hambatan penegakan hukum pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua adalah kurangnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kurangnya alat khusus dan sarana untuk melaksanakan penegakan hukum batas kecepatan, dan kurangnya rasa patuh masyarakat untuk patuh mentaati aturan rambu-rambu lalu lintas.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Kecepatan, Lalu Lintas.

This research intended to answer questions regarding Law Enforcement toward motorcycle traffic speed breakers in Police Resort Tarakan City. First, to describe Law Enforcement toward motorcycle traffic speed breaker in Police Resort Tarakan City. Second, to explain the obstacles to Law Enforcement toward motorcycle traffic speed breaker in Police Resort Tarakan City. This empirical research was conducted directly at Police Resort Tarakan and City Transportation Service Tarakan. The data used were primary data and secondary data. Primary data was legal data obtained from the first source by conducting interviews to obtain valid data. The secondary data were Regulation Books, Official Documents, Books, Journals, Articles, and other supporting data. The research result showed that the first law enforcement toward motorcycle traffic speed breakers was carried out by socializing with all levels of society to prevent unwanted events, giving warnings to riders who break the traffic, sanctions, and fines were very important. Second, the obstacles were the lack of public awareness in complying with the rules of Article 287 paragraph (5) of Law Number 22 of 2009, the lack of special tools to hold law enforcement, and the sense of obeying the rules of traffic signs. Keywords: Law Enforcement, Traffic Speed Breakers.