Penyidikan merupakan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana. Kesulitan penyidik dalam menemukan alat bukti membuat penyidik sering memaksakan pengakuan dari tersangka dengan penggunaan kekerasan. KUHAP sebenarnya telah mengatur hak-hak tersangka namun penggunaan kekerasan masih terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa dalam suatu proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perlindungan hukum terhadap tersangka yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan; (2), Tindakan hukum terhadap penyidik yang melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan sudah diatur di dalam KUHAP yaitu dengan pengaturan tentang hak-hak tersangka yang tercantum dalam pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP, namun kurangnya pengawasan dan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi tersangka yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan serta ketidakjelasan rumusan pasal 5 KUHAP yang menjadikan pasal ini multiinterpretasi menjadi celah sehingga aparat khususnya penyidik masih melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan. Kedua, Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan kekerasan kepada tersangka dalam proses penyidikan belum sepenuhnya dijalankan meskipun sudah tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sanksi pidana yaitu pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal tujuh tahun, penjara pasal 352 KUHP dengan ancaman pidana penjara tiga bulan dan denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah, pasal 422 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Investigation is a sequence of steps taken to gather evidence that may be used to minimize a criminal act. The difficulty of investigators in finding evidence makes investigators often force confessions from suspects by using violence. The Criminal Procedure Code actually regulates the rights of suspects, but the use of violence still occurs and has even become a common thing in an investigation process. This study aims to determine: (1) legal protection for suspects who are victims of violence carried out by investigators in the investigation process and (2) legal action against investigators who commit violence against suspects in the investigation process. This study used a statutory approach and a case approach with secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that first, legal protection for suspects in the investigation process has been regulated in the Criminal Procedure Code, namely by regulating the rights of suspects listed in articles 50 to 68 of the Criminal Procedure Code. However, the lack of supervision and the absence of special regulations governing the legal protection for suspects who experience violence in the investigation process and the unclear formulation of article 5 of the Criminal Procedure Code which makes this article a multi-interpretation into a loophole so that the apparatus, especially investigators, still carry out acts of violence in the investigation process. Second, law enforcement against investigators who commit violence against suspects in the investigation process had not been fully implemented even though it had been stated in the Regulation of the Chief of the Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations. For the members of the Indonesian National Police, the criminal sanctions are Article 351 of the Criminal Code with a maximum threat of seven years, imprisonment for Article 352 of the Criminal Code with a threat of three months imprisonment and a maximum fine of four thousand five hundred rupiah, and Article 422 of the Criminal Code with a maximum imprisonment of four years.