Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyaknya pulau dan dan luasnya lautan, hal ini menyebabkan transportasi laut dan jasa pelayaran sebagai media penghubung yang sangat penting. Usaha untuk memberikan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi masyarakat terkhususnya dibidang pelayaran. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berisi tentang peraturan mengenai pelayaran yang untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam pelayaran. Pada skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah regulasi keselamatan dan keamanan pelyaran dimasa pandemi Covid-19 dan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran dimasa pandemi Covid-19. skripsi ini menggunakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder.data primer yang digunakan adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel dan jurnal. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran dimasa pandemi Covid-19 ialah berbagai macam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga yang berwenang sekiranya dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Faktor pendukung dan penghambat terlaksananya regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran dimasa pandemi Covid-19 ialah masyarakat merupakan faktor pendukung dalam terlaksananya regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran dimasa pandemi Covid-19 dengan mematuhi segala protokol kesehatan yang diberlakukan dan yang menjadi faktor pendukung juga TNI/POLRI serta tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Masyarakat selain menjadi faktor pendukung juga dapat menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran dimasa pandemi Covid-19 hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahayanya Covid-19 sehingga mengganggap remeh terhadap regulasi terkait protokol kesehatan yang telah diberlakukan.

As an archipelagic nation with numerous islands and extensive oceans, Indonesia relies heavily on sea transportations and shapping services as a means of communication. The formation of Law Number 17 of 2008 Corcerning Shipping, which contains laws about shipping to promote safety and security in shipping, was motivated by efforts to provide the community with adequate public service facilities, particularly iin the shipping sector. In this thesis, the issue is the regulation of shipping safety and security during the Covid-19 pandemic, as well as the enabling elements and impediments to the execution of such law. This research used a statutory appoarch and a conceptual appoarch. Primary date as well as secondary data were used in this thesis. The primary data used is legislation realiting tis happing safety and security. The secondary data used are books, articles and journals. The results showed that if they are able to sopthe chain of Covid-19’s spread in Indonesia, the government and authorized institutions will release a variety of regulations addressing the regulation of sapping safety and security during the pandemic. The community is a supporting factor in the implementation in shapping safety and security regulations during the Covid-19 pandemic by adhering to all health protocols that are enforced. On the other hand, there ar factors that inhibit the implementation of shapping safety and security regulations during the Covid-19 pandemic. Due to a lack of public awareness of Covid-19’s risks and consequent underestimation of the health protocol requirements that have been put in the place, the community can both help an hinder thr implementations of shapping safety and security laws during the Covid-19 pandemic.