UU Kehutanan hanya memberikan kewenangan penguasaan hutan kepada negara untuk mengatur, mengurus, yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, menetapkan status kawasan hutan dan mengatur subyek hukum dengan hutan dan hasil hutan dengan menghormati hak masyarakat hukum adat, hal ini tercermin dalam Pasal 4 UU Kehutanan. Aturan tersebut menggariskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, menetapkan kawasan hutan dan menetapkan hubungan hukum antara subyek hukum dengan hutan. Pihak-pihak yang tidak memiliki ijin melakukan pemanfaatan kawasan hutan termasuk melakukan penguasaan tanah dalam kawasan hutan tidak diperkenankan melakukan pemanfaatan hutan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kepastian hukum penguasaan tanah Masyarakat Adat dalam Kawasan Hutan Konservasi. di Kabupaten Malinau dan Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan menurut Perpres Nomor 88 Tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hokum normative, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kepastian hukum penguasaan tanah oleh Masyarakat Adat dalam kawasan hutan konservasi. Di Kabupaten Malinau pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 maka hutan konservasi yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat akan beralih sebagian atau seluruhnya pengelolaannya dan pemanfaatannya kepada Masyarakat Adat. Putusan MK itu menetapkan bahwa hutan negara tidak termasuk hutan adat. Oleh karena itu kawasan hutan adat yang terdapat di dalam kawasan suaka alam dan cagar biosfer tidak termasuk dalam hutan negara. Dengan demikian MHA memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengelola tanah adat meskipun termasuk dalam kawasan hutan suaka alam maupun kawasan cagar biosfer.

Kata kunci : Kepastian hukum, , tanah, Masyarakat Hukum Adat, Hutan Konservasi

The Forestry Law only gives forest control authority to the state to regulate, manage, relate to forests and forest products, determine the status of forest areas and regulate legal subjects with forests and forest products by respecting the rights of indigenous peoples, this is reflected in Article 4 of the Forestry Law. The regulation outlines that the government has the authority to regulate, manage, determine forest areas and establish legal relations between legal subjects and forests. Parties who do not have a permit to use forest areas, including controlling land in forest areas, are not allowed to use forests. The problem in this research is the legal certainty of land tenure of Indigenous Peoples in Conservation Forest Areas. in Malinau Regency and Settlement of land tenure in forest areas according to Presidential Regulation No. 88 of 2017. The type of research used in this study is a normative legal research type, using a statutory approach (Statute approach), and a conceptual approach (conceptual approach), Based on the results of the study, it was found that the legal certainty of land tenure by Indigenous Peoples in conservation forest areas. In Malinau District after the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, conservation forests located within the territory of customary law communities will transfer part or all of their management and utilization to Indigenous Peoples. The Constitutional Court's decision stipulates that state forests do not include customary forests. Therefore, customary forest areas contained in nature reserves and biosphere reserves are not included in state forests. Thus, MHA has the right to use and manage customary land even though it is included in the forest area of a natural reserve or biosphere reserve area. Key words : Legal certainty , land, Indigenous People, Conservation Forest