Selain kesejahteraan yang diberikan, setiap atlet berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan terhadap pelaku olahraga dibutuhkan berdasarkan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. UU SKN, Pasal 55 ayat (3) menjelaskan tentang “Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk (a) didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum, (b) mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan, (c) mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional, (d) mendapatkan pendapatan yang layak”..Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama; Bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam pemenuhan hak kesejahteraan atlet daerah. Dan yang kedua yaitu; Upaya Pemerintah Daerah dalam pembinaan olahraga dan perlindungan bagi atlet daerah di Kabupaten Kabupaten MalinauMetode penilitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam kesejahteraan atlet di Indonesia diatur dalam Undang-Undang no 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang didalamya mengatur tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan para atlet-atlet yang ada di Indonesia. Kebutuhan atlet yang dimaksud adalah baik dalam pemenuhan kebutuhan latihan dalatiap cabang olahraga, kehidupan sosial atlet, dan penghargaanterhadap atlet berprestasi. Selain atlet yang masih aktif pemerintah juga berperan dan bertanggung jawab terhadap mantan atlet berprestasi, dengan cara memberikan penghargaan sesuai dengan peraturandan ketentuan yang mengatur

In addition to the welfare provided, every athlete is entitled to legal protection from the government. protection of sports players is needed based on the provisions of the applicable laws and regulations. The SKN Law, Article 55 paragraph (3) explains "Every professional athlete has the right to (a) be accompanied by managers, medical personnel, psychologists, and legal experts, (b) follow all levels in accordance with the provisions, (c) receive coaching and development of the parent sports organization, professional sports organization, or functional sports organization, (d) earn a decent income”. The formulation of the problem in this research are, first; The form of the Regional Government of Malinau Regency in fulfilling the welfare rights of regional athletes. And the second is; Efforts of the Regional Government in sports development and protection for regional athletes in Malinau District. The research method used is a type of normative legal research using a statutory approach, and a conceptual approach The results of the study found that the government's responsibility for the welfare of athletes in Indonesia is regulated in Law No. 3 of 2005 concerning the National Sports System which is in it. Based on the government's responsibility to meet all the needs of athletes in Indonesia. The athlete's needs in question are both in meeting the training needs in each sport, the athlete's social life, and appreciation for the athlete's achievement. In addition to athletes who are still active, the government also plays a role and is responsible for former athletes who excel, by giving awards in accordance with the rules and regulations that govern