PPAT adalah pejabat yang berkewajiban melakukan pendaftaran hak tanggungan atas tanah, kemudian untuk meningkatkan pelayanan hak tanggungan berdasarkan asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan terjangkaunya pelayanan publik serta menyesuaikan perkembangan hukum adalah dengan memanfaatkan elektronik agar menjadi lebih efektif dan efisien. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang “Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik”. Penulisan ini tentang implementasi dan tanggung jawab hukum PPAT pada sistem pelayanan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Menggunakan metode penelitian normatif, melalui sumber perundang-undangan, buku, jurnal, internet dan wawancara sebagai data pendukung. Pendekatan pada penulisan ini berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah, PPAT wajib melaksanakan atau memberikan pelayanan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik kepada debitur, PPAT juga melakukan pengecekan terhadap data diri debitur serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya hingga ke tahap mengunggah seluruh dokumen kepada Kepala Kantor Pertanahan melalui Aplikasi Mitra Kerja PPAT. Beberapa kendala yang diterima PPAT salah satunya apabila terjadi pada sistem atau jaringan yang mengakibatkan seluruh data yang telah diunggah beserta Surat Perintah Setor (SPS) ini harus didaftarkan dan dibayarkan kembali kepada BPN. Pembayaran SPS sebelumnya dapat di refund oleh PPAT tetapi, beberapa PPAT tidak melakukan hal tersebut dikarenakan persyaratan yang diberikan kurang praktis dan memerlukan beberapa waktu sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kembali pendaftaran hak tanggungan ini semakin lama.

PPAT is an official who is obliged to register liability rights on land, then improve liability rights services based on the principles of openness, timeliness, speed, convenience, and affordability of public services and adjust legal developments by utilizing electronics to be more effective and efficient. This study aims to find out about "Legal Review of Land Maker Certificate Responsibility on Electronic Liability Rights Registration". This writing is about the implementation and legal responsibilities of PPAT in the electronio mortgage registration service system. Using normative research methods. through sources of legislation, books, journals, the internet, and interviews as supporting data. The approach in this paper is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are, PPAT is required to carry out or provide mortgage registration services electronically to debtors, PPAT also checks the debtor's data and other complementary documents to the stage of uploading all documents to the Head of the Land Office through the PPAT Partner Application. Some of the obstacles that PPAT received, one of which occurred in the system or network, resulted in all uploaded data along with this Deposit Order (SPS) having to be registered and paid back to BPN Previous SPS payments can be refunded by PPAT, however, some PPATs do not do this because the requirements provided are less practical and require some time so the time required to complete the registration of mortgage rights is getting longer.