Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan belum menyentuh hahikat keadilan itu sendiri. Prosedur yang panjang dan berbelit, biaya yang mahal , putusan pengadilan yang incrah dalam perkara perda tidak mudah dieksekusi. Kondiisi yang demikian menyebabkan para pencarai keadilan dari kalangan tidak mampu secara ekonomi tidak mampu menggapai keadilan. Mereka akan terbentur dari aspek pembiayaan, sehingga ketika mereka menjadi pihak dalam perkara perdata, mau tidak mau, dengan terpaksa merelahkan haknya karena ketikmampuan membayar segala biaya yang terkait dengan perkara, serta ketahuan akan berbagai prosedur beracar di Pengadilan. Dalam masyarakat adat yang masih kental dengan hukum adat,. kepala adat atau para pemuka masyarakat adat masih berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, maka kehidupan hukum adat masih tetap kuat. Kekuatan ini Model penyelesaian sengketaberbasis Hukum Adat di Kecamatan Kayan Hilir dan kekuatan hukum putusan lembaga adat terhadap para pihak sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hokum normative, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach),dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Model Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Oleh Lembaga Adat Di Kecamatan Kayan Hilir dengan menggunkan Lembaga Adat sebagai Lembaga yang menyelsaikan sengketa hukum dalam masyarakat. Lembaga Adat merupakan salah satu solusi dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat terutama masyarakat hokum adat di kecamatan Kayan Hilir. Putusan Lembaga Adat di kecamatan Kayan Hilir mengandung kekuatan Hukum Mengikat terhadap para pihak karena setiap putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga adat berlaku mengikat bagi masyarakat hukum adat di kecamatan Kayan Hilir. Meski memang, menurut logika hukumnya putusan pengadilan lebih memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan putusan pengadilan adat karena didasarkan pada hukum positif

The dispute resolution process in the Court has not touched the nature of justice itself. Long and convoluted procedures, high costs, brilliant court decisions in regional regulations are not easy to execute. Such conditions cause justice seekers from economically disadvantaged circles to be unable to achieve justice. They will be hit from the financing aspect, so that when they become parties in a civil case, inevitably, they are forced to give up their rights because of their inability to pay all costs related to the case, and they are found out about various procedures taking place in court. In indigenous peoples who are still thick with customary law, Customary heads or leaders of indigenous peoples still function and play their roles as they should, so the life of customary law is still strong. The customary law-based dispute resolution model in Kayan Hilir District and the legal force of customary institution decisions against the parties are the formulation of the problem in this study. The type of research used in this study is a type of normative legal research, using a Statute approach, and a conceptual approach Based on the results of the study, it was found that the Dispute Settlement Model that is Fair by the Customary Institutions in Kayan Hilir District uses the Customary Institution as an institution that resolves legal disputes in society. Traditional institutions are one solution in providing access to justice to the community, especially the customary law community in Kayan Hilir sub-district. The decisions of the Customary Institutions in the Kayan Hilir sub-district contain binding legal force against the parties because every decision issued by the customary institutions is binding on the customary law communities in the Kayan Hilir sub-district. Although indeed, according to legal logic, court decisions have more legal force than customary court decisions because they are based on positive law