Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan) Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Nunukan. Pertama, Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan) Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Nunukan. Kedua, Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan) Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Nunukan. Karena kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga yang di laporkan di kepolisian itu hanya beberapa yang di tindaklanjuti hingga tahap pengadilan maka perlu dilakukan penelitian langsung ke lapangan untuk menjawab hal tersebut. Skripsi ini merupakan peneilitian Empiris, yaitu dengan memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, penelitian ini adalah Penelitian lapangan yaitu penulis melihat secara intensif tentang latar belakang keadaan masyarakat sekarang dan bentuk interaksi sosial dimasyarakat baik antar individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat dengan Metode Penelitian Kualitatif dimana metode penelitian tersebut akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil dari penelitian ini bahwa yang pertama, Penegakan Hukum yang terjadi dilapangan dari pihak-pihak aparat penegak hukum hingga pemerintah berbeda dari amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana lebih mengedepankan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua, terkait Hambatan dilapangan yang di dapatkan dari pihak aparat penegak hukum hingga pemerintah sebagian besarnya terletak pada Saksi namun ada juga beberapa hambatan lainnya yang didapatkan selama proses Penegakan Hukum terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya di Kabupaten Nunukan.

This research was intended to answer two questions related to law enforcement to the vulnerable groups (children and women) as criminal victims of domestic violence in Nunukan Regency. First, law enforcement to the vulnerable groups (children and women) as criminal victims of domestic violence in Nunukan Regency. Second, law enforcement obstacles to the vulnerable groups (children and women) as criminal victims of domestic violence in Nunukan Regency. Because only a few cases of domestic violence reported to the police were followed up to the courts, it is necessary to conduct direct research in the field to answer these questions. This empirical research viewed law not only as a normative set of rules, but also how law interacts with the public. This research was considered as a field research study in which the author intensively paid attention to the backgrounds of the people's present conditions and forms of social interactions between individuals, groups, institutions, and communities using a qualitative research method to produce the descriptive data in the form of people's words or utterances and behaviors under study. The research results showed that (first) law enforcement found in the field made by the law enforcement officials and even government was different from the mandate of Law Number 23 Year 2004 on domestic violence elimination, yet prioritized the Police Regulation Number 8 Year 2021 on Criminal Action Handling Based on Restorative Justice. Second, the obstacles found in the field included the law enforcement officers and government who mainly required witnesses and the domestic violence law enforcement processes, especially in Nunukan Regency.