Parliamentary threshold adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilu untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di dpr. dalam negara demokrasi seperti indonesia yang memberi ruang sebebas-bebasnya bagi masyarakat untuk berkumpul dan berserikat. parliamentary threshold ini sudah diatur dalam uu nomor 7 tahun 2017. ketentuan ambang batas parlemen dinaikan menjadi 4% dari suara sah nasional dan aturan tersebut digunakan oleh kpu dalam pemilu 2019 untuk menetapkan calon legislatif di kursi dpr ri. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif . pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinnya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. bahan hukum primer meliputi :undang-undang dasar tahun 1945,undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umumbahwa secara konsep parliamentary threshold dalam setiap undang-undang pemilihan umum bertujuan untuk menyederhanakan partai dan menjaga stabilitas pemerintahan ambang batas parlemen yang terdapat dalam pasal 414 undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada dasarnya merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial, karena sistem multipartai merupakan bentuk kombinasi yang tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. konsep parliamentary threshold yang ideal terhadap sistem pemerintahan presidensial adalah parlementary threshold harus mampu mengakomodir semua golongan. dampak perubahan terhadap partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold di pemilihan umum yakni hangusnya suara-suara partai kecil, dan angka yang ditetapkan dalam parliamentary threshold menjadikan partai politik semakin sulit untuk mengirimkan wakil-wakilnya ke parlemen. dampak lain, menguatkan kelompok-kelompok partai mayoritas karena dengan angka parliamentary threshold 4% menjadikan partai-partai besar langgeng dalam kelembagaan partai. tujuan dari penerapan parliamentary threshold adalah untuk menciptakan sistem presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. hal ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan utamanya yakni untuk meyederhanakan sistem kepartaian karena sistem pemerintahan suatu negara memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem kepartaian dan sistem pemilu yang diterapkan oleh negara tersebut. jumlah partai politik yang terdapat di parlemen akan mempengaruhi kerja pemerintahan. peran parliamentary threshold sangat diperlukan sebagai instrumen penyederhanaan partai politik

Parliamentary threshold is the minimum vote limit for political parties in elections to participate in determining seat acquisition in the dpr. in a democratic country like indonesia, which provides as much free space as possible for people to gather and associate. this parliamentary threshold has been regulated in law number 7 of 2017. the provision for the parliamentary threshold was increased to 4% of the national valid vote and this rule was used by the kpu in the 2019 election to determine legislative candidates in the dpr ri seats. this research uses normative legal research methods. legal approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach) primary legal materials, namely legal materials that are authoritative, meaning that they have authority consisting of legislation, official records or minutes in making laws and decisions judge. primary legal materials include: the 1945 constitution, law number 7 of 2017 concerning general elections that the parliamentary threshold concept in every general election law aims to simplify parties and maintain government stability the parliamentary threshold contained in article 414 of the law -law no. 7 of 2017 concerning general elections is basically a form of government commitment to strengthen the presidential government system, because the multiparty system is a form of combination that is not compatible with the presidential government system. the ideal parliamentary threshold concept for a presidential government system is that the parliamentary threshold must be able to accommodate all groups. the impact of changes to political parties that do not meet the parliamentary threshold in the general election, namely the loss of the votes of small parties, and the numbers set in the parliamentary threshold make it increasingly difficult for political parties to send their representatives to parliament. another impact is to strengthen the majority party groups because the 4% parliamentary threshold makes the big parties last in party institutions. the purpose of implementing the parliamentary threshold is to create a strong presidential system supported by effective representative institutions. this cannot be separated from its main goal, namely to simplify the party system because the government system of a country has a close relationship with the party system and electoral system implemented by that country. the number of political parties in parliament will affect the work of the government. the role of parliamentary threshold is very much needed as aninstrument to simplify political parties