Pada era digital seperti sekarang ini, penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan. dengan metode pembayaran nontunai, proses transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan riwayatnya mudah ditelusuri sehingga dapat mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah tidak hanya itu, mekanisme transaksi non tunai juga disinyalir dapat mencegah risiko terjadinya korupsi dan kebocoran anggaran sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat. permasalahan dalam tesis ini adalah kewenangan pengawasan pengelolaan kekuangan di lingkungan pemerintah kabupaten malinau dan penerapan transaksi non tunai pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah kabupaten malinau. menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan,berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kewenangan pengawasan pengelolaan keuangan daerah berapa pada dewan perwakilan rakyat daerah dan pengawasan tindak lanjut ada pada badan pemeriksa keuangan dan kedua ditemukan bahwa penerapan sistem transaksi non tunai di lingkungan pemerintah kabupaten malinau di terapkan secara bertahap berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri no 910/1867/sj tentang implemetasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah/kota.

In this digital era, the application of non-cash transactions in regional financial management is very necessary. with the non-cash payment method, the transaction process can be carried out quickly and the service is easy for these services to facilitate the process of regional financial accountability. not only that, the non cash transaction mechanism is also allegedly able to prevent corruption and budget leakage in the end, it is expected to increase the effectiveness of the community. in this thesis is the management of financial management within the malinau district government and the application of non-cash transactions in regional financial management within the malinau district government. using a normative juridical research method with a conceptual approach and an approach to applying the law. based on the results of the research, it can be seen that the authority based on law number 23 of 2014 concerning regional governments. what is the authority for regional financial supervision at the regional people's representative council and follow-up supervision is with the supreme audit agency and secondly, it was found that the implementation of the non-cash transaction system within the malinau regency government gradually based on state circular no. 910/1867/sj regarding the implementation of non-cash transactions in regional governments.